Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta pemilik gedung di Jakarta patuh dan beralih ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik PAM Jaya. Sandiaga berharap masalah ini tak berlarut-larut.
"Kita harapkan mereka patuh, jadi kalau sudah patuh tidak perlu diumumkan. Tidak perlu kita membuat gaduh suasana. Kita harapkan tingkat kepatuhannya akan lebih baik ke depan," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Maret 2018.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inspeksi terhadap gedung yang menggunakan air tanah sejak 12 hingga 21 Maret 2018. Sejumlah gedung pun terbukti melanggar hal itu.
Meski begitu, Sandiaga tak merinci berapa banyak gedung yang melanggar. Politikus Partai Gerindra itu mengaku masih menunggu data yang lebih rinci dari tim yang melakukan inspeksi. Namun, ia menegaskan, beberapa gedung telah berhenti menggunakan air tanah.
"Pelanggarannya, nanti kita lihat berapa detailnya. Ada beberapa gedung telah stop menggunakan air tanah. Namun, satu atau beberapa gedung masih menggunakan septic tank. Itu yang kita harus stop," ungkap Sandi.
Razia dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 279 Tahun 2018. Kepgub itu mengatur tentang pembentukan Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.
Dalam razia, tim menyambangi beberapa gedung pencakar langit. Ada 80 gedung yang dicek dan dimintai informasi. Gedung-gedung tersebut tercatat menggunakan air PDAM dengan jumlah yang relatif kecil, padahal gedung membutuhkan pasokan air besar.
Tim yang melakukan razia terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Energi, Satpol PP, serta Dinas Sumber Daya Air. Selain itu, Tim juga melibatkan lembaga eksternal, seperti Balai Konservasi Air Tanah.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta pemilik gedung di Jakarta patuh dan beralih ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik PAM Jaya. Sandiaga berharap masalah ini tak berlarut-larut.
"Kita harapkan mereka patuh, jadi kalau sudah patuh tidak perlu diumumkan. Tidak perlu kita membuat gaduh suasana. Kita harapkan tingkat kepatuhannya akan lebih baik ke depan," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Maret 2018.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inspeksi terhadap gedung yang menggunakan air tanah sejak 12 hingga 21 Maret 2018. Sejumlah gedung pun terbukti melanggar hal itu.
Meski begitu, Sandiaga tak merinci berapa banyak gedung yang melanggar. Politikus Partai Gerindra itu mengaku masih menunggu data yang lebih rinci dari tim yang melakukan inspeksi. Namun, ia menegaskan, beberapa gedung telah berhenti menggunakan air tanah.
"Pelanggarannya, nanti kita lihat berapa detailnya. Ada beberapa gedung telah stop menggunakan air tanah. Namun, satu atau beberapa gedung masih menggunakan septic tank. Itu yang kita harus stop," ungkap Sandi.
Razia dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 279 Tahun 2018. Kepgub itu mengatur tentang pembentukan Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.
Dalam razia, tim menyambangi beberapa gedung pencakar langit. Ada 80 gedung yang dicek dan dimintai informasi. Gedung-gedung tersebut tercatat menggunakan air PDAM dengan jumlah yang relatif kecil, padahal gedung membutuhkan pasokan air besar.
Tim yang melakukan razia terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Energi, Satpol PP, serta Dinas Sumber Daya Air. Selain itu, Tim juga melibatkan lembaga eksternal, seperti Balai Konservasi Air Tanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
