Dirlantas tak Sepakat Larangan Motor di Thamrin Dicabut

Dhaifurrakhman Abas 09 Januari 2018 19:33 WIB
pembatasan sepeda motor
Dirlantas tak Sepakat Larangan Motor di Thamrin Dicabut
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra - Medcom.id/ M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra tak sepakat dengan pencabutan kebijakan pembatasan sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Halim menilai pelarangan sepeda motor di jalur itu sudah melalui kajian matang.

"Pelarangan merupakan hasil penelitian daripada Dinas Perhubungan dan perguruan tinggi," kata Halim saat dihubungi wartawan, Selasa 9 Januari 2018.

Menurut Halim, pembatasan sepeda motor melintasi jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat sudah tepat. Kebijakan itu dinilai mampu mengurangi kemacetan lalu lintas, polusi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.


Selain itu, kata Halim, kebijakan itu juga telah membantu mengurangi jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Ibu Kota. Halim juga menganggap kebijakan itu telah memenuhi konsep lalu lintas. Apalagi, kata Halim, polisi dan pemerintah sebenarnya punya rencana membuat empat jalur cepat di lokasi itu.

"Kemudian di situ akan ada pedestrian 14 meter yang nantinya juga akan dibuat jalur sepeda. Jadi tidak memungkinkan jalur cepat itu ada roda dua," ujarnya.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di kawasan jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam putusannya, MA berpendapat Pergub itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Regulasi itu juga dinilai tak sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

"Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah  Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Hakim MA Irfan Fachrudin, dikutip dari salinan putusannya, Senin 8 Januari.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id