Pemprov DKI Siapkan Sanksi Bagi 239 PNS Tak Ikut Lelang Jabatan

Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menyebut 239 pegawai negeri sipil (PNS) yang enggan ikut lelang jabatan bakal dikenakan sanksi. Sebab, instruksi mengikuti lelang jabatan bersifat wajib. "Kira-kira sanksi apa yang dimungkinkan sedang dirumuskan, sedang didiskusikan, sedang dipikirkan bagaimana solusinya," ujar Ariza di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 18 Mei 2021. Ariza menyebut PNS berhak tidak mengikuti lelang jabatan asal disertai alasan jelas. Namun, mereka tak mengonfirmasi ketidakikutsertaan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Tidak ikut alasannya apa harus menyampaikan, kalau ikut keinginannya apa, tidak ikut umpamanya tidak sehat, umpamanya umur sudah mau pensiun," tutur dia. Politikus Gerindra itu mengaku belum sempat mengonfirmasi ke pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) alasan anak buahnya tidak mengikuti lelang jabatan. "Saya enggak tahu apa faktor umur, saya enggak tahu. Silakan teman-teman (wartawan) cek kembali," ujar dia. (Baca: Politikus PSI Cium Oknum TGUPP 'Memainkan' Seleksi Jabatan ASN DKI) Sebelumnya, 239 PNS yang memenuhi syarat tidak mengikuti lelang 17 jabatan tingkat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kesal. Anies mengumpulkan mereka Senin, 10 Mei 2021. Mereka ditegur karena tidak ikut pendaftaran seleksi terbuka jabatan tinggi pratama atau eselon II. Anies menegaskan pendaftaran berdasarkan instruksi sekretaris daerah (sekda). "Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," kata Anies.