Ditemukan Pemborosan Beli Rapid Test, Wagub DKI: Ada Proses Klarifikasi

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pemborosan dalam pengadaan alat rapid test covid-19 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ariza menyebut pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terhadap penilaian dan catatan BPK. "Jadi kalau ada pemeriksaan temuan oleh BPK itu sudah menjadi tugas dari BPK dan tugas kami Pemprov untuk memberikan pelayanan dan mengklarifikasi dan menjelaskan semua itu," kata Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Agustus 2021. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berupaya mengelola anggaran dengan cermat serta mencatatkannya dengan baik dan tepat. Sehingga terlihat pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien. Baca: BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Rapid Test Senilai Rp 1,1 Miliar di DKI Hal itu dilakukan guna memberikan pemanfaatan kepada masyarakat dan mempertahankan prestasi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk seterusnya. Ariza mengatakan predikat wajar tanpa pengecualian yang diraih Pemprov DKI merupakan prestasi yang baik dalam empat kali berturut-turut. "Mudah-mudahan kita bisa yang kelima, keenam, dan seterusnya. Jadi bagi DKI Jakarta mendapatkan WTP sesuatu yang biasa sesuatu yang harus didapatkan karena itu bagian dari pengelolaan keuangan yang independen yang transparan yang akuntabel," ujar dia.