medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengungkapkan perselisihan pembangunan LRT yang terjadi antara dirinya dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Kementerian Perhubungan tidak mau melanjutkan pembangunan LRT jika Ahok berkukuh meminta LRT menggunakan rel besar.
Ahok menjelaskan, awal silang pendapat DKI dengan Kementerian Perhubungan soal lebar rel LRT ini. Kemenhub mengajukan penggunaan rel berukuran 1067 mm, sementara DKI mengusulkan rel besar berukuran 1435 mm.
"Pak Jonan enggak mau meneruskan kalau begini sistemnya. Dia enggak mau biayai," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016).
Proyek LRT terhenti. Foto: Antara Hafidz Mubarak
Ahok sempat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengerjakan dua stasiun yang berada di luar wilayah DKI. Selebihnya atau tujuh stasiun ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Pak Jonan merasa dia yang menteri dan saya enggak boleh mengatur teknis. Jadi saya harus mengikuti apa yang dia bilang," ujar Ahok.
Ahok tak terima, karena jika LRT menggunakan rel 1067 mm, Stasiun Dukuh Atas diprediksi bakal semerawut. Sebab, Stasiun Dukuh Atas akan dilewati oleh Mass Rapid Trans (MRT), LRT Jabodetabek, LRT Kemenhub dan KCJ.
"Kacau balau semua kalau menumpuk di situ relnya beda-beda. Kita sudah lihat bakal bentrok ini," kata Ahok.
Jonan pernah berpendapat rel dengan ukuran 1067 mm lebih murah dari ukuran yang ditawarkan Ahok. Ukuran itu juga yang sekarang dipakai oleh PT Kereta Api Indonesia.
Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendengarkan penjelasan maket LRT dari Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan. Foto: Antara/Agung.
Bahas Bersama Kementerian BUMN
Ahok mengaku akan melakukan rapat bersama Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membahas kemungkinan LRT dikerjakan PT Adhi Karya.
"Kalau Menhub tidak mau, dikerjakan Adhi Karya saja. Ini bisa jadi bisnis Adhi Karya untuk LRT," kata Ahok.
Ahok menegaskan, pembangunan LRT harus izin dirinya. Sebanyak tujuh koridor yang bakal melewati area Ibu Kota menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.
"Tentu izinnya harus dari kami karena masuk ke Jakarta. Makanya harus bicara dengan BUMN. Apa joint nanti juga saya engggak tahu," ujar Ahok
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengungkapkan perselisihan pembangunan LRT yang terjadi antara dirinya dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Kementerian Perhubungan tidak mau melanjutkan pembangunan LRT jika Ahok berkukuh meminta LRT menggunakan rel besar.
Ahok menjelaskan, awal silang pendapat DKI dengan Kementerian Perhubungan soal lebar rel LRT ini. Kemenhub mengajukan penggunaan rel berukuran 1067 mm, sementara DKI mengusulkan rel besar berukuran 1435 mm.
"Pak Jonan enggak mau meneruskan kalau begini sistemnya. Dia enggak mau biayai," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016).
Proyek LRT terhenti. Foto: Antara Hafidz Mubarak
Ahok sempat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengerjakan dua stasiun yang berada di luar wilayah DKI. Selebihnya atau tujuh stasiun ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Pak Jonan merasa dia yang menteri dan saya enggak boleh mengatur teknis. Jadi saya harus mengikuti apa yang dia bilang," ujar Ahok.
Ahok tak terima, karena jika LRT menggunakan rel 1067 mm, Stasiun Dukuh Atas diprediksi bakal semerawut. Sebab, Stasiun Dukuh Atas akan dilewati oleh Mass Rapid Trans (MRT), LRT Jabodetabek, LRT Kemenhub dan KCJ.
"Kacau balau semua kalau menumpuk di situ relnya beda-beda. Kita sudah lihat bakal bentrok ini," kata Ahok.
Jonan pernah berpendapat rel dengan ukuran 1067 mm lebih murah dari ukuran yang ditawarkan Ahok. Ukuran itu juga yang sekarang dipakai oleh PT Kereta Api Indonesia.
Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendengarkan penjelasan maket LRT dari Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan. Foto: Antara/Agung.
Bahas Bersama Kementerian BUMN
Ahok mengaku akan melakukan rapat bersama Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membahas kemungkinan LRT dikerjakan PT Adhi Karya.
"Kalau Menhub tidak mau, dikerjakan Adhi Karya saja. Ini bisa jadi bisnis Adhi Karya untuk LRT," kata Ahok.
Ahok menegaskan, pembangunan LRT harus izin dirinya. Sebanyak tujuh koridor yang bakal melewati area Ibu Kota menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.
"Tentu izinnya harus dari kami karena masuk ke Jakarta. Makanya harus bicara dengan BUMN. Apa joint nanti juga saya engggak tahu," ujar Ahok
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
