medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok percaya Arifin mampu menyelesaikan masalah tanah di Jakarta. Karena itu, Ahok mempercayakan jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI kepada Arifin.
Tetapi, Ahok menegaskan, kalau ternyata Arifin tidak mampu memikul beban Kepala Dinas Perumahan, dia harus diganti. "Kita lihat saja," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).
Pejabat sebelumnya, Ika Lestari Aji sempat mengaku kewalahan mengurusi tanah karena berlatarbelakang Dinas Sosial. Sedangkan Arifin, menurut Ahok, sangat berpengalaman dalam mengeksekusi tanah.
Pekerjaan paling dekat Arifin adalah membereskan pengelolaan rumah susun pemerintah dan membeli lahan untuk membangun rumah susun. "Kami mau bereskan rusun, tidak ada lagi sewa-menyewa atau jual," tegas Ahok.
Arifin mengaku segera menyelesaikan masalah tanah di Cengkareng Barat. Pemerintah DKI Jakarta diduga ditipu dalam membeli tanah seluas 4,7 hektare di Cengkareng Barat. Kasus ini yang membuat Ika harus rela dipecat.
Dia juga meminta jajarannya supaya bersih dari politik uang. "Tidak ada lagi yang menyeleweng," ujar dia.
Hari ini, Ahok melantik 103 pejabat eselon II, III, dan IV. Dua pejabat eselon II didemosi, termasuk Ika Lestari Aji. Sedangkan 17 pejabat lain didemosi dari eselon III dan eselon IV.
BPN Harus Dibersihkan
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, Pemerintah DKI berupaya mengamankan aset tanah. Salah satu upaya bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sertifikasi.
Djarot mengatakan, masih banyak lahan milik pemerintah yang belum terurus, terdata, dan termanfaatkan secara maksimal. Dalam beberapa kali rapat, masalah ini dibahas.
"Sudah mulai ada progres untuk tindak lanjut, karena memang ini persoalan sudah lama, menahun," kata Djarot.
Djarot menduga ada oknum pegawai BPN ikut bermain dalam merebut aset milik Pemerintah DKI. Selain untuk sertifikasi, kerja sama dengan BPN juga untuk membersihkan oknum-oknum yang coba menutupi aset tanah pemerintah.
"Saya masih percaya BPN, tetapi mari sama-sama membersihkan oknum-oknum yang tidak benar. BPN harus dibersihkan, karena rawan masalah tanah," ujar Djarot.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok percaya Arifin mampu menyelesaikan masalah tanah di Jakarta. Karena itu, Ahok mempercayakan jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI kepada Arifin.
Tetapi, Ahok menegaskan, kalau ternyata Arifin tidak mampu memikul beban Kepala Dinas Perumahan, dia harus diganti. "Kita lihat saja," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).
Pejabat sebelumnya, Ika Lestari Aji sempat mengaku kewalahan mengurusi tanah karena berlatarbelakang Dinas Sosial. Sedangkan Arifin, menurut Ahok, sangat berpengalaman dalam mengeksekusi tanah.
Pekerjaan paling dekat Arifin adalah membereskan pengelolaan rumah susun pemerintah dan membeli lahan untuk membangun rumah susun. "Kami mau bereskan rusun, tidak ada lagi sewa-menyewa atau jual," tegas Ahok.
Arifin mengaku segera menyelesaikan masalah tanah di Cengkareng Barat. Pemerintah DKI Jakarta diduga ditipu dalam membeli tanah seluas 4,7 hektare di Cengkareng Barat. Kasus ini yang membuat Ika harus rela dipecat.
Dia juga meminta jajarannya supaya bersih dari politik uang. "Tidak ada lagi yang menyeleweng," ujar dia.
Hari ini, Ahok melantik 103 pejabat eselon II, III, dan IV. Dua pejabat eselon II didemosi, termasuk Ika Lestari Aji. Sedangkan 17 pejabat lain didemosi dari eselon III dan eselon IV.
BPN Harus Dibersihkan
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, Pemerintah DKI berupaya mengamankan aset tanah. Salah satu upaya bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sertifikasi.
Djarot mengatakan, masih banyak lahan milik pemerintah yang belum terurus, terdata, dan termanfaatkan secara maksimal. Dalam beberapa kali rapat, masalah ini dibahas.
"Sudah mulai ada progres untuk tindak lanjut, karena memang ini persoalan sudah lama, menahun," kata Djarot.
Djarot menduga ada oknum pegawai BPN ikut bermain dalam merebut aset milik Pemerintah DKI. Selain untuk sertifikasi, kerja sama dengan BPN juga untuk membersihkan oknum-oknum yang coba menutupi aset tanah pemerintah.
"Saya masih percaya BPN, tetapi mari sama-sama membersihkan oknum-oknum yang tidak benar. BPN harus dibersihkan, karena rawan masalah tanah," ujar Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
