medcom.id, Jakarta: Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merelokasi warga Bukit Duri diyakini tak akan menurunkan tingkat elektabilitas calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Sebab, kebijakan itu diambil untuk memberikan tata ruang kota yang baik bagi warga Jakarta.
"Dari sisi yang positif tentu saja tidak mempengaruhi dan saya yakin masyarakat Jakarta menuntut tata kota yang benar, yakni buka ruang terbuka hijau yang harus benar menata kota," kata anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Pria kelahiran Nanggroe Aceh Darussalam ini mencontohkan, kebijakan Pemkot Surabaya. Menurut dia, Pemkot Surabaya telah berhasil menata kotanya yang tadinya semrawut menjadi indah dalam waktu lima tahun.
"Begitu juga Jakarta di mana tempat-tempat yang liar digusur. Itu juga atas permintaan masyarakat Jakarta juga," lanjut Taufiqulhadi.
Lagi pula menurut dia, kebijakan relokasi merupakan amanah pemerintah pusat untuk mengamankan aset negara. Bagi Pemda yang tidak menjalankan, Taufiq menilai itu disebabkan mereka menganggap relokasi warga merupakan persoalan berat lantaran tidak ada jalan keluar.
Hal ini berbeda dengan Ahok, menurut dia, mantan Bupati Belitung Timur berani merelokasi warga yang menduduki tanah negara karena telah menyiapkan rumah susun.
"Menurut saya kalau orang melihat secara objektif, itu justru harus kita dukung sebab dia ingin menyelamatkan aset negara," beber Taufiqulhadi.
Terkait tudingan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menyebut Ahok telah melanggar Undang-undang dalam merelokasi warga Bukit Duri, Taufiq enggan ambil pusing.
Menurut Taufiqulhadi, tidak ada Undang-undang yang dilanggar lantaran yang direlokasi merupakan rumah-rumah liar yang dibangun warga di bantaran kali. Hal ini berbeda jika Ahok merelokasi rumah-rumah warga yang bukan hak negara.
"Apakah ada Undang-undang di Jakarta ini yang mengatur bangunan liar dijamin oleh negara," tegas Taufiqulhadi.
Taufiq justru menyebut ada unsur politis dari tudingan Fadli. Terlebih, partainya yakni Partai Gerindra telah mengusung calon lain dalam Pilkada DKI 2017. Menurut dia, kebijakan yang diambil Ahok ini seharusnya patut diapreasiasi.
"Fadli itu seorang pimpinan partai artinya dia punya maksud di Jakarta dengan melakukan apa saja untuk menjatuhkan lawan politiknya," kata dia.
Taufiq pun yakin masyarakat Jakarta sudah pintar. Mereka akan berpikir secar objektif dalam menyikapi segala kebijakan yang diambil Pemrpov DKI. "Masyarakat yang objektif akan melihat secara objektif," pungkas Taufiqulhadi.
medcom.id, Jakarta: Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merelokasi warga Bukit Duri diyakini tak akan menurunkan tingkat elektabilitas calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Sebab, kebijakan itu diambil untuk memberikan tata ruang kota yang baik bagi warga Jakarta.
"Dari sisi yang positif tentu saja tidak mempengaruhi dan saya yakin masyarakat Jakarta menuntut tata kota yang benar, yakni buka ruang terbuka hijau yang harus benar menata kota," kata anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Pria kelahiran Nanggroe Aceh Darussalam ini mencontohkan, kebijakan Pemkot Surabaya. Menurut dia, Pemkot Surabaya telah berhasil menata kotanya yang tadinya semrawut menjadi indah dalam waktu lima tahun.
"Begitu juga Jakarta di mana tempat-tempat yang liar digusur. Itu juga atas permintaan masyarakat Jakarta juga," lanjut Taufiqulhadi.
Lagi pula menurut dia, kebijakan relokasi merupakan amanah pemerintah pusat untuk mengamankan aset negara. Bagi Pemda yang tidak menjalankan, Taufiq menilai itu disebabkan mereka menganggap relokasi warga merupakan persoalan berat lantaran tidak ada jalan keluar.
Hal ini berbeda dengan Ahok, menurut dia, mantan Bupati Belitung Timur berani merelokasi warga yang menduduki tanah negara karena telah menyiapkan rumah susun.
"Menurut saya kalau orang melihat secara objektif, itu justru harus kita dukung sebab dia ingin menyelamatkan aset negara," beber Taufiqulhadi.
Terkait tudingan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menyebut Ahok telah melanggar Undang-undang dalam merelokasi warga Bukit Duri, Taufiq enggan ambil pusing.
Menurut Taufiqulhadi, tidak ada Undang-undang yang dilanggar lantaran yang direlokasi merupakan rumah-rumah liar yang dibangun warga di bantaran kali. Hal ini berbeda jika Ahok merelokasi rumah-rumah warga yang bukan hak negara.
"Apakah ada Undang-undang di Jakarta ini yang mengatur bangunan liar dijamin oleh negara," tegas Taufiqulhadi.
Taufiq justru menyebut ada unsur politis dari tudingan Fadli. Terlebih, partainya yakni Partai Gerindra telah mengusung calon lain dalam Pilkada DKI 2017. Menurut dia, kebijakan yang diambil Ahok ini seharusnya patut diapreasiasi.
"Fadli itu seorang pimpinan partai artinya dia punya maksud di Jakarta dengan melakukan apa saja untuk menjatuhkan lawan politiknya," kata dia.
Taufiq pun yakin masyarakat Jakarta sudah pintar. Mereka akan berpikir secar objektif dalam menyikapi segala kebijakan yang diambil Pemrpov DKI. "Masyarakat yang objektif akan melihat secara objektif," pungkas Taufiqulhadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
