Anies Diminta tak Gegabah Garap Pulau Reklamasi
Proyek reklamasi Teluk Jakarta terpantau dari udara. Foto MI Susanto
Jakarta: Pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta tak bisa sembarangan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pembangunan di pulau reklamasi  harus menunggu raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K).
 
Pembangunan tersebut juga harus menunggu rencana tata ruang kawasan strategis pantura Jakarta (RTRKS Pantura). Hingga kini, dua raperda tersebut belum dikirim ke DPRD DKI.
 
"Harus tunggu perda zonasi dulu baru bisa bangun. Kalau enggak ada ya enggak bisa lah," kata Iman saat dihubungi, Selasa, 27 November 2018.
 
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan juga berpendapat sama. Sebelum ada perda, pulau reklamasi masih disebut lautan.
 
"Jadi, di tata ruang DKI pulau reklamasi masih laut. Sebab, wilayah itu belum ada perdanya," kata Pantas.

Baca: PT Jakpro Ditugasi Kelola Pulau Reklamasi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin pulau reklamasi sudah dinikmati warga akhir tahun. Pulau reklamasi yang dimaksud Anies yakni Pulau C, D, dan G.
 
Mantan Mendikbud ini menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola pulau hasil reklamasi. PT Jakrpro juga diberi wewenang membangun jalan untuk menuju kawasan tersebut.
 
"Jadi saya bayangkan jalan untuk mobil motor, jalan untuk pejalan kaki, jalan untuk sepeda," kata Anies di Balai Kota kemarin.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id