Kebijakan WFH Pemprov DKI, Heru: ASN Tidak Boleh 'Keluyuran'

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama dua bulan (21 Agustus-21 Oktober 2023). Para aparatur sipil negara (ASN) diminta tak keluyuran. "WFH itu bagi ASN harus bekerja di rumah. Tujuannya apa? Biar enggak mondar-mandir," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 20 Agustus 2023.  Heru mengingatkan tujuan diterapkannya WFH adalah mengurangi kemacetan dan masalah polusi udara di Ibu Kota. Jika ASN bekerja dari tempat lain, maka sama saja akan berkontribusi menambah kemacetan dan polusi. "Dia (ASN) tidak boleh juga ke mana-mana. Dia bekerja di rumah," tegas dia.   Selain mengurangi polusi, WFH diterapkan karena penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta. ASN diharapkan dapat bekerja dari rumah meminimalkan kemacetan yang dapat mengganggu jalannya acara.  Aturan yang sama berlaku di tempat-tempat terdekat sekitar acara. Heru meminta penerapan WFH ditingkatkan menjadi 75 persen di tempat-tempat tersebut. "Pada posisi nanti tanggal 4 sampai tanggal 7 September di sekitar venue-venue Jakarta Selatan, termasuk tempat tinggal, juga tempat meeting lain-lain sekitar Gambir, GBK, sekolah PJJ (pembelajaran jarak jauh) dan juga ditingkatkan work from home-nya di lokasi itu menjadi 75 persen," ujar dia. Pemprov DKI menerapkan WFH bagi seluruh ASN. Kebijakan tersebut tak berlaku pada bagian pelayanan pelayanan masyarakat.  "Kecuali sekolah, rumah sakit, dan pelayanan mudah-mudahan ini bersinergi dengan PPKP (penilaian prestasi kerja pegawai)," ujar dia.