medcom.id, Jakarta: Maraknya bisnis prostitusi memberikan keuntungan pada pekerja seks komersial (PSK). Karena itulah pekerjaan haram sulit dihilangkan dan malah banyak orang yang menggantungkan hidup dari bisnis prostitusi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, pekerjaan sebagai PSK secara praktis tidak sulit dijalankan. Dengan menjajakan tubuh, PSK bisa mendapatkan uang dengan mudah.
"Makanya saya bilang, Anda kalau sudah kerja dapat duit enak susah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
Jika berminat, Ahok siap menampung mereka di panti tanpa harus bekerja. Pada kenyataannya para PSK menolak.
"Kalau mau saya tampung, mau enggak dia? Enggak mau juga, pulang kampung kita tanggung kok," ujar Ahok.
Ahok tidak khawatir dengan penertiban kawasam Kalijodo justru akan muncul hal serupa di tempat lain. Pasalnya sudah ada undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi muncikari sekaligus wanita tuna susila (WTS).
Untuk muncikari, sanksi diatur dalam Pasal 506 KUHP. Hukuman bagi muncikari yaitu hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan. Bahkan muncikari penyedia tempat pelacuran bisa dijerat Pasal 296 KUHP dengan hukuman penjara hingga satu tahun empat bulan.
Bagi PSK, telah diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda itu mengatur, setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial maupun memakai jasa penjaja seks komersial.
"Lihat saja kalau ketangkap kan ada undang-undangnya," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Maraknya bisnis prostitusi memberikan keuntungan pada pekerja seks komersial (PSK). Karena itulah pekerjaan haram sulit dihilangkan dan malah banyak orang yang menggantungkan hidup dari bisnis prostitusi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, pekerjaan sebagai PSK secara praktis tidak sulit dijalankan. Dengan menjajakan tubuh, PSK bisa mendapatkan uang dengan mudah.
"Makanya saya bilang, Anda kalau sudah kerja dapat duit enak susah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
Jika berminat, Ahok siap menampung mereka di panti tanpa harus bekerja. Pada kenyataannya para PSK menolak.
"Kalau mau saya tampung, mau enggak dia? Enggak mau juga, pulang kampung kita tanggung kok," ujar Ahok.
Ahok tidak khawatir dengan penertiban kawasam Kalijodo justru akan muncul hal serupa di tempat lain. Pasalnya sudah ada undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi muncikari sekaligus wanita tuna susila (WTS).
Untuk muncikari, sanksi diatur dalam Pasal 506 KUHP. Hukuman bagi muncikari yaitu hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan. Bahkan muncikari penyedia tempat pelacuran bisa dijerat Pasal 296 KUHP dengan hukuman penjara hingga satu tahun empat bulan.
Bagi PSK, telah diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda itu mengatur, setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial maupun memakai jasa penjaja seks komersial.
"Lihat saja kalau ketangkap kan ada undang-undangnya," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
