Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan segera memutuskan nasib saham milik DKI di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Anies disebut sudah memberikan instruksi soal saham di perusahan bir itu.
"Lebih kepada kebijakan yang akan diambil oleh Pemprov menjelang RUPS (rapat umum pemegang saham) akhir April. Pak Gubernur telah menyampaikan arahan dan tahapan," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Kemayoran, Selasa, 10 April 2018.
Ia memastikan pihaknya bakal mengambil kebijakan terkait hal ini. Semua pihak diminta bersabar karena keputusan tersebut membutuhkan proses. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang harus dipatuhi Pemprov.
"Dan juga ada undang-undang perseroan terbatas, keterbukaan informasi dan juga mengenai konfidensial dan ini harus dikoordinasikan. Jadi tidak bisa terlalu gamblang menyampaikan informasi secara detail," sebut Sandiaga.
Baca: Penjualan Saham Dikhawatirkan Persulit Kontrol Miras
Menurut dia, status PT Delta Djakarta yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi pertimbangan mendasar. Harus ada komunikasi antara Pemprov, BEI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakomodasi pelepasan saham.
Sandiaga ingin proses tersebut terbuka dan menghasilkan kebijakan terbaik, terlepas dari janji kampanye terkait bisnis halal di Ibu Kota. "Ke depan investasi harus mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat," tandasnya.
Saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,2 persen dan memberi keuntungan bersih sekira Rp37 miliar per tahun. Pemerintah DKI Jakarta memiliki andil di perusahaan itu sejak 1970.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan segera memutuskan nasib saham milik DKI di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Anies disebut sudah memberikan instruksi soal saham di perusahan bir itu.
"Lebih kepada kebijakan yang akan diambil oleh Pemprov menjelang RUPS (rapat umum pemegang saham) akhir April. Pak Gubernur telah menyampaikan arahan dan tahapan," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Kemayoran, Selasa, 10 April 2018.
Ia memastikan pihaknya bakal mengambil kebijakan terkait hal ini. Semua pihak diminta bersabar karena keputusan tersebut membutuhkan proses. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang harus dipatuhi Pemprov.
"Dan juga ada undang-undang perseroan terbatas, keterbukaan informasi dan juga mengenai konfidensial dan ini harus dikoordinasikan. Jadi tidak bisa terlalu gamblang menyampaikan informasi secara detail," sebut Sandiaga.
Baca: Penjualan Saham Dikhawatirkan Persulit Kontrol Miras
Menurut dia, status PT Delta Djakarta yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi pertimbangan mendasar. Harus ada komunikasi antara Pemprov, BEI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakomodasi pelepasan saham.
Sandiaga ingin proses tersebut terbuka dan menghasilkan kebijakan terbaik, terlepas dari janji kampanye terkait bisnis halal di Ibu Kota. "Ke depan investasi harus mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat," tandasnya.
Saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,2 persen dan memberi keuntungan bersih sekira Rp37 miliar per tahun. Pemerintah DKI Jakarta memiliki andil di perusahaan itu sejak 1970.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
