Jakarta: DKI Jakarta dianggap tak perlu melakukan karantina wilayah untuk mengantisipasi penyebaran virus korona (covid-19). Karantina wilayah dinilai terlalu berisiko.
"Beberapa negara ada yang berhasil mengurangi kasus tapi kalau gagal masyarakat tak patuh tinggal di rumah malah terjadi penjarahan dan kekacauan," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Senin, 30 Maret 2020.
Menurut Gilbert, hampir seluruh masyarakat dengan sukarela melakukan isolasi mandiri. Pemerintah dan masyarakat hanya perlu konsisten menerapkan isolasi mandiri.
"Gambaran lalu lalang di jalan karena terpaksa pulang bekerja. Sedangkan yang masih berkumpul di gang-gang adalah masyarakat dengan sosial ekonomi rendah," ucap dia.
Kebijakan isolasi mandiri disebut efektif meminimalisasi penyebaran covid-19. Pemprov DKI hanya perlu memberi sedikit tekanan kepada mereka yang masih berkumpul untuk mematuhi jaga jarak sosial atau social distancing.
Baca: Polri Bahas Simulasi Penutupan Akses Jakarta
Gilbert khawatir wacana karantina wilayah membuat sebagian besar masyarakat menimbun pangan. Hanya mereka yang bekerja sebagai pekerja harian, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan kaum difabel yang tak bakal menimbun bahan pokok.
"Mereka ini yang layak dibantu dengan bantuan langsung atau operasi pasar melalui Rukun Tetangga (RT). Pangan buat mereka sesuatu yang mendesak untuk dibantu," kata Gilbert.
Ilustrasi Medcom.id
Masyarakat diminta bersabar selama dua sampai tiga minggu ke depan dengan melakukan isolasi mandiri. Sebab, masa inkubasi virus pada pasien positif hanya bertahan 14 hari. Jumlah kasus dipastikan menurun drastis jika masyarakat patuh dengan aturan tersebut.
"Walaupun masih harus diwaspadai penyebaran sekunder, di mana perlu dievaluasi bahwa kasus baru tidak ada selama sedikitnya dua minggu," ujar Gilbert.
Strategi yang dapat diterapkan pemerintah ialah menerjunkan relawan ke tiap RT untuk mendata pasien demam, sesak napas, dan batuk. Pendataan dilakukan rutin, terpenting relawan harus menggunakan masker dan sarung tangan saat melaksanakan tugas.
"Pemda diharapkan melakukan program ini dengan dampak yang sangat baik. Hal ini dilakukan di Wuhan dan Singapura," tegas Gilbert.
Jakarta: DKI Jakarta dianggap tak perlu melakukan karantina wilayah untuk mengantisipasi penyebaran virus korona (covid-19). Karantina wilayah dinilai terlalu berisiko.
"Beberapa negara ada yang berhasil mengurangi kasus tapi kalau gagal masyarakat tak patuh tinggal di rumah malah terjadi penjarahan dan kekacauan," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Senin, 30 Maret 2020.
Menurut Gilbert, hampir seluruh masyarakat dengan sukarela melakukan isolasi mandiri. Pemerintah dan masyarakat hanya perlu konsisten menerapkan isolasi mandiri.
"Gambaran lalu lalang di jalan karena terpaksa pulang bekerja. Sedangkan yang masih berkumpul di gang-gang adalah masyarakat dengan sosial ekonomi rendah," ucap dia.
Kebijakan isolasi mandiri disebut efektif meminimalisasi penyebaran covid-19. Pemprov DKI hanya perlu memberi sedikit tekanan kepada mereka yang masih berkumpul untuk mematuhi jaga jarak sosial atau
social distancing.
Baca:
Polri Bahas Simulasi Penutupan Akses Jakarta
Gilbert khawatir wacana karantina wilayah membuat sebagian besar masyarakat menimbun pangan. Hanya mereka yang bekerja sebagai pekerja harian, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan kaum difabel yang tak bakal menimbun bahan pokok.
"Mereka ini yang layak dibantu dengan bantuan langsung atau operasi pasar melalui Rukun Tetangga (RT). Pangan buat mereka sesuatu yang mendesak untuk dibantu," kata Gilbert.
.jpg)
Ilustrasi Medcom.id
Masyarakat diminta bersabar selama dua sampai tiga minggu ke depan dengan melakukan isolasi mandiri. Sebab, masa inkubasi virus pada pasien positif hanya bertahan 14 hari. Jumlah kasus dipastikan menurun drastis jika masyarakat patuh dengan aturan tersebut.
"Walaupun masih harus diwaspadai penyebaran sekunder, di mana perlu dievaluasi bahwa kasus baru tidak ada selama sedikitnya dua minggu," ujar Gilbert.
Strategi yang dapat diterapkan pemerintah ialah menerjunkan relawan ke tiap RT untuk mendata pasien demam, sesak napas, dan batuk. Pendataan dilakukan rutin, terpenting relawan harus menggunakan masker dan sarung tangan saat melaksanakan tugas.
"Pemda diharapkan melakukan program ini dengan dampak yang sangat baik. Hal ini dilakukan di Wuhan dan Singapura," tegas Gilbert.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
