Jakarta: Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Santoso menginstruksikan jajaran Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI menolak kenaikan gaji dan tunjangan. Jakarta masih dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
"Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat terimbas covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk penambahan volume kegiatan DPRD, itu akan menyakiti hati rakyat," ucap Santoso lewat keterangan tertulis, Senin, 7 Desember 2020.
Santoso menegaskan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI harus fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Serta mengutamakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk kesejahteraan dan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
"Sikap penolakan ini akan disampaikan oleh Partai Demokrat DPRD DKI dalam Pandangan Umum Rapat Paripurna DPRD DKI tentang RAPBD Tahun 2021," tegas Santoso.
Baca: Ketua DPRD DKI Bantah Kenaikan RKT 2021 Upaya Memperkaya Dewan
Dalam rancangan APBD, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173 juta per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.
Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Jakarta: Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Santoso menginstruksikan jajaran Fraksi Partai Demokrat di
DPRD DKI menolak kenaikan gaji dan tunjangan. Jakarta masih dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
"Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat terimbas covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk penambahan volume kegiatan DPRD, itu akan menyakiti hati rakyat," ucap Santoso lewat keterangan tertulis, Senin, 7 Desember 2020.
Santoso menegaskan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI harus fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Serta mengutamakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
DKI untuk kesejahteraan dan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
"Sikap penolakan ini akan disampaikan oleh Partai Demokrat DPRD DKI dalam Pandangan Umum Rapat Paripurna DPRD DKI tentang RAPBD Tahun 2021," tegas Santoso.
Baca: Ketua DPRD DKI Bantah Kenaikan RKT 2021 Upaya Memperkaya Dewan
Dalam rancangan
APBD, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173 juta per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.
Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
