Jakarta: DPRD DKI Jakarta akan segera melakukan pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2023. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun meminta anggota DPRD untuk memperhatikan pos-pos anggaran terutama yang berkaitan dengan kemacetan dan penanganan banjir.
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2023 senilai Rp85,5 triliun. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki sejumlah prioritas anggaran termasuk yang berkaitan dengan penanganan banjir dan kemacetan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Kepada jajaran DPRD DKI Jakarta saya telah mengingatkan bahwa setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan. Kemudian pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi. Tidak ada lagi program kerja khayalan," ujar Prasetio, Jumat, 28 Oktober 2022.
Di sisi lain, ia optimistis melihat Rancangan APBD 2023 yang diajukan Pj Gubernur Heru Budi. Menurutnya, kebijakan anggaran ini akan mendorong Ibu Kota ke arah yang lebih baik lagi.
"Optimistis Jakarta Makin Baik. Saya merasakan getaran optimisme dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 yang dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta kemarin sore," ungkapnya.
Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp85,5 triliun.
Sementara itu, rincian postur APBD DKI 2023 Rp85,57 triliun terdiri dari pendapatan daerah senilai Rp77,44 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp8,12 triliun. Kemudian pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp8,19 triliun.
Diketahui, postur APBD 2022 yakni Rp82,7 triliun dengan rincian pendapatan daerah Rp77,4 triliun. Dari segi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp5 triliun, termasuk di dalamnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2021 Rp4 triliun.
Jakarta:
DPRD DKI Jakarta akan segera melakukan pembahasan Rancangan
APBD DKI Jakarta 2023. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun meminta anggota DPRD untuk memperhatikan pos-pos anggaran terutama yang berkaitan dengan kemacetan dan penanganan banjir.
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2023 senilai Rp85,5 triliun. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki sejumlah prioritas anggaran termasuk yang berkaitan dengan penanganan
banjir dan
kemacetan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Kepada jajaran DPRD DKI Jakarta saya telah mengingatkan bahwa setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan. Kemudian pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi. Tidak ada lagi program kerja khayalan," ujar Prasetio, Jumat, 28 Oktober 2022.
Di sisi lain, ia optimistis melihat Rancangan APBD 2023 yang diajukan Pj Gubernur Heru Budi. Menurutnya, kebijakan anggaran ini akan mendorong Ibu Kota ke arah yang lebih baik lagi.
"Optimistis Jakarta Makin Baik. Saya merasakan getaran optimisme dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 yang dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta kemarin sore," ungkapnya.
Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp85,5 triliun.
Sementara itu, rincian postur APBD DKI 2023 Rp85,57 triliun terdiri dari pendapatan daerah senilai Rp77,44 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp8,12 triliun. Kemudian pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp8,19 triliun.
Diketahui, postur APBD 2022 yakni Rp82,7 triliun dengan rincian pendapatan daerah Rp77,4 triliun. Dari segi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp5 triliun, termasuk di dalamnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2021 Rp4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
