Jakarta: Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis, khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan sekolah gratis tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
"Ini tinggal bagaimana kita menerapkannya. Apakah di tahun 2025 atau 2026. Ya, 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, Rabu, 17 Juli 2024.
Menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Saat ini, Pemprov DKI juga tengah mengkaji mekanisme itu sehingga semestinya sekolah gratis bisa dilaksanakan.
"Pj Gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ujarnya.
Jhonny mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu, mulai dari kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.
"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," jelasnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Jhonny melihat penyaluran bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di Jakarta. Apalagi, Pemprov DKI masih mampu mengalokasikan tambahan anggaran dari APBD jika dana KJP dialihkan menjadi sekolah gratis.
"Saya kira dengan APBD DKI Jakarta yang Rp 82 triliun lebih itu, ya DKI Jakarta saya pikir bisa lah jadi teladan bagi provinsi lain, karena ini suatu kebutuhan. Dengan adanya KJP ini enggak menyelesaikan persoalan," tuturnya.
Jakarta: Komisi E
DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis, khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan sekolah gratis tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
"Ini tinggal bagaimana kita menerapkannya. Apakah di tahun 2025 atau 2026. Ya, 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, Rabu, 17 Juli 2024.
Menurut Jhonny,
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Saat ini, Pemprov DKI juga tengah mengkaji mekanisme itu sehingga semestinya sekolah gratis bisa dilaksanakan.
"Pj Gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ujarnya.
Jhonny mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu, mulai dari kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.
"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," jelasnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Jhonny melihat penyaluran bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di Jakarta. Apalagi, Pemprov DKI masih mampu mengalokasikan tambahan anggaran dari APBD jika dana KJP dialihkan menjadi sekolah gratis.
"Saya kira dengan APBD DKI Jakarta yang Rp 82 triliun lebih itu, ya DKI Jakarta saya pikir bisa lah jadi teladan bagi provinsi lain, karena ini suatu kebutuhan. Dengan adanya KJP ini enggak menyelesaikan persoalan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
