Jakarta: Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut semua fraksi di DPRD DKI setuju dengan rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta. Khususnya sekolah swasta grade C dan D.
"Kita semua, fraksi di DPRD semuanya sudah setuju. Sudah setuju, karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita Laksanakan melalui sekolah gratis ini," kata Jhonny kepada wartawan, Rabu, 17 Juli 2024.
Bahkan, menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Pemprov DKI pun kini tengah mengkaji mekanismenya.
"Pj gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ungkap Jhonny.
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu ihwal banyaknya kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.
"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," tegas Jhonny.
Penerapan sekolah gratis ini diusulkan Komisi E DPRD DKI dengan tujuan pemerataan pendidikan. Rencananya, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa dialihkan untuk menjalankan program sekolah gratis.
Jakarta: Sekretaris Komisi E
DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut semua fraksi di DPRD DKI setuju dengan rencana kebijakan
sekolah gratis di Jakarta. Khususnya sekolah swasta grade C dan D.
"Kita semua, fraksi di DPRD semuanya sudah setuju. Sudah setuju, karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita Laksanakan melalui sekolah gratis ini," kata Jhonny kepada wartawan, Rabu, 17 Juli 2024.
Bahkan, menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Pemprov DKI pun kini tengah mengkaji mekanismenya.
"Pj gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ungkap Jhonny.
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu ihwal banyaknya kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.
"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," tegas Jhonny.
Penerapan sekolah gratis ini diusulkan Komisi E DPRD DKI dengan tujuan pemerataan pendidikan. Rencananya, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa dialihkan untuk menjalankan program sekolah gratis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
