Jakarta: Pemfungsian kembali Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dinilai tidak efektif. Secara konteks, kinerja, tugas, dan kewenangan TGUPP hampir mirip dengan staf maupun deputi gubernur yang fungsinya memberikan input dan masukan kepada Pemprov.
"(TGUPP) Tumpang tindih karena tugasnya hampir mirip dengan tugas staf ahli dan deputi. Secara konteks (tugas) tim memang seperti itu," ujar Deputi Sekjen Fitra Apung Widadi, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu 22 November 2017.
Tak hanya dinilai tumpang tindih, pemfungsian kembali TGUPP juga rupanya memakan banyak anggaran. Dalam RAPBD DKI 2018 anggaran TGUPP gubernur DKI Jakarta naik berkali lipat dari Rp2,3 miliar menjadi Rp28,5 miliar.
Melihat anggaran yang membengkak luar biasa, Apung menilai perlu adanya efisiensi. Ada cara yang bisa dilakukan Anies Baswedan maupun Sandiaga untuk mendapatkan masukan terkait pembangunan di DKI Jakarta tanpa harus melipatgandakan tim yang memakan anggaran begitu banyak.
"Panggil saja gubernur dulu dan gubernur sekarang untuk memberikan input, itu lebih efektif dan mengena. Input yang diberikan oleh gubernur diusulkan ke SKPD untuk dieksekui, itu lebih hemat ketimbang membuat tim sendiri yang mungkin berbenturan dengan anggaran yang membengkak," katanya.
Menurut Apung, boleh saja membentuk TGUPP atau staf gubernur lain untuk memberikan masukan namun ketika jumlahnya tak rasional hingga memakan anggaran yang tak sedikit, kebijakan itu perlu dievaluasi.
"Berkaca dari situasi yang sama di Jawa Tengah, ada temuan BPK terkait tim seperti ini. Artinya ini harus jadi perhatian gubernur jangan sampai ada penyelewengan atau masalah di kemudian hari," jelasnya.
Jakarta: Pemfungsian kembali Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dinilai tidak efektif. Secara konteks, kinerja, tugas, dan kewenangan TGUPP hampir mirip dengan staf maupun deputi gubernur yang fungsinya memberikan input dan masukan kepada Pemprov.
"(TGUPP) Tumpang tindih karena tugasnya hampir mirip dengan tugas staf ahli dan deputi. Secara konteks (tugas) tim memang seperti itu," ujar Deputi Sekjen Fitra Apung Widadi, dalam
Metro Pagi Primetime, Rabu 22 November 2017.
Tak hanya dinilai tumpang tindih, pemfungsian kembali TGUPP juga rupanya memakan banyak anggaran. Dalam RAPBD DKI 2018 anggaran TGUPP gubernur DKI Jakarta naik berkali lipat dari Rp2,3 miliar menjadi Rp28,5 miliar.
Melihat anggaran yang membengkak luar biasa, Apung menilai perlu adanya efisiensi. Ada cara yang bisa dilakukan Anies Baswedan maupun Sandiaga untuk mendapatkan masukan terkait pembangunan di DKI Jakarta tanpa harus melipatgandakan tim yang memakan anggaran begitu banyak.
"Panggil saja gubernur dulu dan gubernur sekarang untuk memberikan input, itu lebih efektif dan mengena. Input yang diberikan oleh gubernur diusulkan ke SKPD untuk dieksekui, itu lebih hemat ketimbang membuat tim sendiri yang mungkin berbenturan dengan anggaran yang membengkak," katanya.
Menurut Apung, boleh saja membentuk TGUPP atau staf gubernur lain untuk memberikan masukan namun ketika jumlahnya tak rasional hingga memakan anggaran yang tak sedikit, kebijakan itu perlu dievaluasi.
"Berkaca dari situasi yang sama di Jawa Tengah, ada temuan BPK terkait tim seperti ini. Artinya ini harus jadi perhatian gubernur jangan sampai ada penyelewengan atau masalah di kemudian hari," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
