medcom.id, Jakarta: Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di DKI Jakarta bisa tetap dilanjutkan meskipun belum memiliki amdal lalu lintas.
Menurut dia, sambil menyusun amdal, ada baiknya Pemda DKI beserta inisiator pembangunan serta pihak terkait membuat solusi jangka pendek agar masalah tidak berlarut-larut.
"Pembangunan di Jakarta itu kita menghadapi kondisi level of service jalan yang rata-rata hanya 20-30 kilometer per jam, riskan sekali. Makanya sambil menyusun kita cari solusi untuk jangka pendeknya," kata Yayat, dalam Metro Pagi Primetime, Jumat 3 November 2017.
Yayat mengatakan melihat kondisi di lapangan saat ini, pemerintah harus segera mengambil diskresi. Putusan yang bisa dijadikan pegangan oleh siapapun dan bisa dilakukan dengan segera.
Baca juga: 10 Titik Pembangunan Infrastruktur tak Memiliki Amdal Lalu Lintas
Misalnya, dari sisi pemerintah, jika ada beban untuk menambah petugas, lebih baik berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal ini Korlantas untuk mengantisipasi kerumitan lalu lintas. Soal pembiayaan, mungkin bisa diusulkan melalui rencana anggaran perubahan.
Sementara dari sisi inisiator, kata Yayat, paling tidak bisa membantu mengatasi persoalan lalu lintas dengan menyiapkan jalur alternatif, memberikan rambu petunjuk tambahan atau menempatkan petugas selama 24 jam.
"Realisasinya harus paralel. Karena bukan apa-apa beberapa titik ini kan ada dua inisiator, misalnya di flyover Pancoran ada Adhi Karya dan Bina Marga. Keduanya diharapkan punya penyelesaian pada setiap simpul dan titik yang ada," katanya.
"Jadi menurut Saya, sambil menyelesaikan urusan administrasi, Kita coba mengambil solusi paling cepat untuk mengatasi supaya tidak jadi polemik hanya karena persoalan normatif. Ini juga bisa menjadi pelajaran ke depan," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di DKI Jakarta bisa tetap dilanjutkan meskipun belum memiliki amdal lalu lintas.
Menurut dia, sambil menyusun amdal, ada baiknya Pemda DKI beserta inisiator pembangunan serta pihak terkait membuat solusi jangka pendek agar masalah tidak berlarut-larut.
"Pembangunan di Jakarta itu kita menghadapi kondisi level of service jalan yang rata-rata hanya 20-30 kilometer per jam, riskan sekali. Makanya sambil menyusun kita cari solusi untuk jangka pendeknya," kata Yayat, dalam
Metro Pagi Primetime, Jumat 3 November 2017.
Yayat mengatakan melihat kondisi di lapangan saat ini, pemerintah harus segera mengambil diskresi. Putusan yang bisa dijadikan pegangan oleh siapapun dan bisa dilakukan dengan segera.
Baca juga: 10 Titik Pembangunan Infrastruktur tak Memiliki Amdal Lalu Lintas
Misalnya, dari sisi pemerintah, jika ada beban untuk menambah petugas, lebih baik berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal ini Korlantas untuk mengantisipasi kerumitan lalu lintas. Soal pembiayaan, mungkin bisa diusulkan melalui rencana anggaran perubahan.
Sementara dari sisi inisiator, kata Yayat, paling tidak bisa membantu mengatasi persoalan lalu lintas dengan menyiapkan jalur alternatif, memberikan rambu petunjuk tambahan atau menempatkan petugas selama 24 jam.
"Realisasinya harus paralel. Karena bukan apa-apa beberapa titik ini kan ada dua inisiator, misalnya di flyover Pancoran ada Adhi Karya dan Bina Marga. Keduanya diharapkan punya penyelesaian pada setiap simpul dan titik yang ada," katanya.
"Jadi menurut Saya, sambil menyelesaikan urusan administrasi, Kita coba mengambil solusi paling cepat untuk mengatasi supaya tidak jadi polemik hanya karena persoalan normatif. Ini juga bisa menjadi pelajaran ke depan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
