medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, banyak oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bejat. Sebab masih banyak dari mereka yang melakukan kecurangan dalam penyusunan anggaran.
"Masih banyak oknum SKPD yang brengsek. Itu kan duit dia, rezeki curi," kata pria yang akrab di sapa Ahok itu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).
Ahok menjelaskan, SKPD sering bagi-bagi komisi dengan event organizer (EO) dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga anggaran dimark up.
Selain itu, banyak proyek yang menggunakan penunjukkan pihak swasta langsung oleh SKPD. Misal saja, untuk memperindah taman, pengerjaan tak dilakukan pihak swasta.
"Kayak bangsa taman-taman, kalau kamu tunjuk langsung Rp200 juta. Jangan-jangan pegawai kita yang kerja. Bibitnya pun ngambil dari bibit kebun kita untuk nutupin mana-mana yang rusak. Tapi dia tulisnya seolah-olah bayar perusahaan buat tunjuk langsung. Bisa-bisa langsung masukin Rp100 juta, Rp50 juta ke si perusahaan untuk bayar pajak pura-pura," papar Ahok.
Ada lagi, lanjut Ahok, SKPD yang menggunakan jasa penjual CV (Persekutuan Komanditer) untuk memuluskan jalan SKPD mendapat anggaran. Seperti yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi DKI. Ahok pun akan menindak tegas oknum SKPD yang berani menggunakan jasa tersebut.
"Makanya banyak yang jual perusahaan buat jual jasa gitu. Saya enggak mau kasih. Nah orang-orang gitu kan pasti rezeki hilang. Misalnya kayak perindustrian dan energi, saya harap semalam, kalau sampai ke situ, dia berubah, saya akan pecat semua," tegas Ahok.
Ahok tak aneh jika nantinya ada pihak swasta yang akan marah pada Dinas Perindustrian dan Energi. Sebab Ahok menduga keduanya sudah kong kalikong untuk me-mark up anggaran.
"Kamu mungkin udah janji sama orang (bayar) Rp5 miliar nih, per kelurahan untuk pasang lampu baru, terus kamu enggak pasang. Mungkin udah dapat ijon, ya kalau saya potong ya marah. Silakan marah saja. Memang maling mau bilang apa, pemborosan mau bilang apa," kata Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, banyak oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bejat. Sebab masih banyak dari mereka yang melakukan kecurangan dalam penyusunan anggaran.
"Masih banyak oknum SKPD yang brengsek. Itu kan duit dia, rezeki curi," kata pria yang akrab di sapa Ahok itu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).
Ahok menjelaskan, SKPD sering bagi-bagi komisi dengan event organizer (EO) dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga anggaran di
mark up.
Selain itu, banyak proyek yang menggunakan penunjukkan pihak swasta langsung oleh SKPD. Misal saja, untuk memperindah taman, pengerjaan tak dilakukan pihak swasta.
"Kayak bangsa taman-taman, kalau kamu tunjuk langsung Rp200 juta. Jangan-jangan pegawai kita yang kerja. Bibitnya pun ngambil dari bibit kebun kita untuk nutupin mana-mana yang rusak. Tapi dia tulisnya seolah-olah bayar perusahaan buat tunjuk langsung. Bisa-bisa langsung masukin Rp100 juta, Rp50 juta ke si perusahaan untuk bayar pajak pura-pura," papar Ahok.
Ada lagi, lanjut Ahok, SKPD yang menggunakan jasa penjual CV (Persekutuan Komanditer) untuk memuluskan jalan SKPD mendapat anggaran. Seperti yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi DKI. Ahok pun akan menindak tegas oknum SKPD yang berani menggunakan jasa tersebut.
"Makanya banyak yang jual perusahaan buat jual jasa gitu. Saya enggak mau kasih. Nah orang-orang gitu kan pasti rezeki hilang. Misalnya kayak perindustrian dan energi, saya harap semalam, kalau sampai ke situ, dia berubah, saya akan pecat semua," tegas Ahok.
Ahok tak aneh jika nantinya ada pihak swasta yang akan marah pada Dinas Perindustrian dan Energi. Sebab Ahok menduga keduanya sudah kong kalikong untuk me-mark up anggaran.
"Kamu mungkin udah janji sama orang (bayar) Rp5 miliar nih, per kelurahan untuk pasang lampu baru, terus kamu enggak pasang. Mungkin udah dapat ijon, ya kalau saya potong ya marah. Silakan marah saja. Memang maling mau bilang apa, pemborosan mau bilang apa," kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
