Jakarta: Sebanyak tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan hak interpelasi terkait pelaksanaan Formula E. Penggunaan hak interpelasi dinilai gegabah.
"Terlalu gegabah karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDI Perjuangan bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Agustus 2021.
Ketujuh fraksi yang menolak, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan FKB-PPP. Dari total itu, 73 anggota DPRD enggan menyetujui hak interpelasi.
Jupiter menyebut hak interpelasi itu tidak bermanfaat untuk warga Jakarta. Pengajuan hak interpelasi terkesan terburu-buru.
"Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi," ujar Jupiter.
Jupiter menyebut gelaran Formula E masih panjang. Dia mengaku bingung ada beberapa temannya di DPRD sudah mengajukan hak interpelasi.
Dia menilai Formula E bakal bermanfaat bagi warga Ibu Kota bila didesain dengan baik dari sekarang. Pasalnya, ajang balap mobil listrik itu merupakan sorotan dunia.
"Sekaligus, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia mampu keluar dari pandemi covid-19," tutur Jupiter.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi meminta teman-temannya tidak mengajukan hak interpelasi. Dia meminta semua wakil rakyat di DPRD DKI fokus menangani pandemi covid-19.
"(Pembahasan Formula E) bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," ujar Desi.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menyebut balapan Formula E masih panjang. DPRD DKI masih bisa meminta penjelasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin gelaran itu tidak membuat pandemi makin galak.
"Kami menggunakan cara-cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force, ya memaksa bahwa ini harus memberikan," ucap dia.
(Baca: Pemprov DKI Pasrah Usulan Interpelasi Sampai di Tangan Ketua DPRD)
Jakarta: Sebanyak tujuh fraksi di
DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan hak interpelasi terkait pelaksanaan
Formula E. Penggunaan hak interpelasi dinilai gegabah.
"Terlalu gegabah karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDI Perjuangan bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Agustus 2021.
Ketujuh fraksi yang menolak, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan FKB-PPP. Dari total itu, 73 anggota DPRD enggan menyetujui hak interpelasi.
Jupiter menyebut hak interpelasi itu tidak bermanfaat untuk warga Jakarta. Pengajuan hak interpelasi terkesan terburu-buru.
"Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi," ujar Jupiter.
Jupiter menyebut gelaran Formula E masih panjang. Dia mengaku bingung ada beberapa temannya di DPRD sudah mengajukan hak interpelasi.
Dia menilai Formula E bakal bermanfaat bagi warga Ibu Kota bila didesain dengan baik dari sekarang. Pasalnya, ajang balap mobil listrik itu merupakan sorotan dunia.
"Sekaligus, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia mampu keluar dari pandemi covid-19," tutur Jupiter.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi meminta teman-temannya tidak mengajukan hak interpelasi. Dia meminta semua wakil rakyat di DPRD DKI fokus menangani pandemi covid-19.
"(Pembahasan Formula E) bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," ujar Desi.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menyebut balapan Formula E masih panjang. DPRD DKI masih bisa meminta penjelasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin gelaran itu tidak membuat pandemi makin galak.
"Kami menggunakan cara-cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force, ya memaksa bahwa ini harus memberikan," ucap dia.
(Baca:
Pemprov DKI Pasrah Usulan Interpelasi Sampai di Tangan Ketua DPRD)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
