medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berniat menerapkan tarif rupiah per kilometer di angkot. Angkutan kecil itu hanya boleh beroperasi di wilayah lingkungan sebagai penghubung perumahan warga dengan jalan utama.
"Tidak ada cerita itu (angkot gabung). Biar mereka menghilang sendiri saja. Tapi, kalau sopirnya mau gabung silahkan mendaftar, kami siap tampung,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016).
Ahok sengaja membiarkan angkot beroperasi di Ibu Kota, namun angkutan kecil itu untuk akses ke perumahan. Sementara jalan besar bakal dipenuhi dengan transportasi massal seperti bus-bus besar di jalur busway.
"Kalau (angkot) yang kecil-kecil masuk ke perumahan dan lingkungan saja, tidak usah keluar," kata Ahok.
DKI memang berencana mengambil alih semua rute bus di Ibu Kota. Pemprov DKI memaksa bus bergabung dengan PT TransJakarta dengan menerapkan sistem bayaran rupiah per kilometer.
Pemerintah DKI juga berencana melakukan perluasan trayek sampai ke daerah penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Tangerang dan Depok. Namun, Pemprov DKI masih mengkaji besaran tarif yang akan dibayarkan DKI kepada operator bus.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berniat menerapkan tarif rupiah per kilometer di angkot. Angkutan kecil itu hanya boleh beroperasi di wilayah lingkungan sebagai penghubung perumahan warga dengan jalan utama.
"Tidak ada cerita itu (angkot gabung). Biar mereka menghilang sendiri saja. Tapi, kalau sopirnya mau gabung silahkan mendaftar, kami siap tampung,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016).
Ahok sengaja membiarkan angkot beroperasi di Ibu Kota, namun angkutan kecil itu untuk akses ke perumahan. Sementara jalan besar bakal dipenuhi dengan transportasi massal seperti bus-bus besar di jalur busway.
"Kalau (angkot) yang kecil-kecil masuk ke perumahan dan lingkungan saja, tidak usah keluar," kata Ahok.
DKI memang berencana mengambil alih semua rute bus di Ibu Kota. Pemprov DKI memaksa bus bergabung dengan PT TransJakarta dengan menerapkan sistem bayaran rupiah per kilometer.
Pemerintah DKI juga berencana melakukan perluasan trayek sampai ke daerah penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Tangerang dan Depok. Namun, Pemprov DKI masih mengkaji besaran tarif yang akan dibayarkan DKI kepada operator bus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
