Juru bicara PSI Jakarta, Rian Ernet. Foto: Medcom.id/Theofilius Ifan
Juru bicara PSI Jakarta, Rian Ernet. Foto: Medcom.id/Theofilius Ifan

Anies Diminta Tak Sekadar Menyalahkan Bawahan

Nasional kisruh apbd dki
Theofilus Ifan Sucipto • 04 November 2019 14:42
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab soal perumusan anggaran DKI. Sejauh ini, PSI menganggap Anies hanya sekadar menyalahkan bawahannya.
 
"Gubernur DKI Anies Baswedan (harus) mengambil tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahan," kata Juru Bicara PSI Jakarta Rian Ernest di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2019.
 
Rian menyesalkan mundurnya dua kepala dinas DKI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaidi. Menurut dia, hal itu sebenarnya tak perlu terjadi jika Anies bersikap aktif terkait penyusunan anggaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebagai pemimpin daerah, Rian meminta Anies rajin memeriksa rancangan anggaran DKI. Menurut dia, pemeriksaan rancangan ini bisa dilakukan sesering mungkin. Sebab Anies didukung Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
 
Percuma, kata dia, punya tim dengan jumlah hingga puluhan tapi pengawasan rancangan APBD masih lolos. Maraknya kasus 'lem Aibon' Rp82 miliar dinilai menjadi bukti lemahnya pengawasan anggaran.
 
"Ada dugaan (pengawasan) tidak dilakukan," ujar Rian.
 
Sementara itu, lanjut Rian, PSI terus mendorong Anies transparan soal penganggaran. Salah satu solusi dengan melibatkan masyarakat untuk mengawasi anggaran sejak awal.
 
"Jadi melindungi ASN (aparatur sipil negara) yang bekerja sungguh-sungguh agar tidak jadi kambing hitam," tuturnya.
 
Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra mundur setelah rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 menghebohkan publik. Pasalnya, ada beberapa anggaran yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya pembelian lem Aibon Rp82 miliar.
 
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Pengunduran diri tersebut efektif sejak 31 Oktober 2019.
 
"Ya mengundurkan diri saja atas permintaan pribadi. Alasannya ya pribadi yang tahu dia," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
 

 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif