Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakut memberikan brosur pelatihan kerja ke warga yang terkena penggusuran di Sunter. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman
Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakut memberikan brosur pelatihan kerja ke warga yang terkena penggusuran di Sunter. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman

Korban Gusuran Pilih Dagang Rongsokan Ketimbang Pelatihan

Nasional penggusuran
Yurike Budiman • 20 November 2019 07:14
Jakarta: Korban penggusuran di Sunter, Jakarta Utara (Jakut), enggan diajak beralih profesi dari menjual barang rongsokan. Mereka emoh mengikuti pelatihan kerja yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakut.
 
"Pada intinya kami maunya ya dagang kayak di tempat sini. Jadi kalau dikasih dagangan lain saya rasa (warga) di sini kayaknya tidak nyambung," kata tokoh masyarakat, Ahmad Dahri, di lokasi penggusuran di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Selasa, 19 November 2019.
 
Menurut dia, menjual rongsokan sudah menjadi mata pencarian warga di lokasi. Mereka enggan meninggalkan lokasi tinggal sekaligus usahanya. Ia pun sepakat dengan warga untuk menolak pindah ke Rumah Susun (Rusun) Marunda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau dibilang di rumah susun saya rasa tidak sesuai banget ya (dengan profesi sebelumnya). Kalau dipindah ke usaha lain atau dagangan lain, saya rasa satu tahun belum tentu jalan. Masih harus belajar lebih," jelas dia.
 
Di sisi lain, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakut menawarkan sejumlah program pelatihan kepada warga korban untuk mengasah keahlian mereka. Hal ini ditawarkan menanggapi warga yang meminta tempat usaha baru.
 
"Tadi kami membagikan brosur program pelatihan," kata Kepala PPKD Jakarta Utara Siti Nurbaiti.
 
Siti menjelaskan ada empat kelas program pelatihan yaitu web developer, operator komputer, desain grafis, dan teknik listrik. Seluruh program pelatihan nantinya dibimbing pegawai negeri sipil (PNS).
 
"Ini merupakan program yang tidak terencana. Tapi seluruh instruktur PNS kami siap kapan pun kelas pelatihan dibuka," kata dia.
 
Ia berharap setelah warga mengikuti pelatihan tersebut, mereka dapat berwirausaha sesuai dengan keahlian yang diberikan. Setiap kelas program keahlian akan digelar selama 15 hari kerja.
 
"Ini program nonbujeter, maka tidak ada batas minimal peserta pelatihan. 3-4 peserta juga bisa kami mulai kelasnya," pungkas Siti.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif