Jakarta: Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2020 akan resmi diunggah pada Selasa, 3 Desember 2019. Pengunggahan bertepatan Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
"Harusnya besok (diunggah) pada waktu Gubernur (Anies Baswedan) pidato, mestinya sudah selesai (diinput)," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Suharti saat dihubungi, Senin, 2 Desember 2019.
Sri menuturkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI berhak mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020. Saat ini, Pemprov masih terus memproses data komponen anggaran.
Ia menjelaskan entri data memakan waktu, lantaran ada penambahan dan perubahan terkait program atau anggaran. Di antaranya, perbaikan Upah Minimal Provinsi (UMP) atau pengalihan anggaran.
"Kan kemarin masih gelondongan, kemudian disebarkan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Terus pengalihan anggaran kemarin, misalnya tambahan untuk penguatan pajak IT, dirinci," papar dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 Rp87,956,148,476,363. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2020.
Jakarta: Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
APBD DKI Jakarta 2020 akan resmi diunggah pada Selasa, 3 Desember 2019. Pengunggahan bertepatan Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
"Harusnya besok (diunggah) pada waktu Gubernur (Anies Baswedan) pidato, mestinya sudah selesai (diinput)," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Suharti saat dihubungi, Senin, 2 Desember 2019.
Sri menuturkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI berhak mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020. Saat ini, Pemprov masih terus memproses data komponen anggaran.
Ia menjelaskan entri data memakan waktu, lantaran ada penambahan dan perubahan terkait program atau anggaran. Di antaranya, perbaikan Upah Minimal Provinsi (UMP) atau pengalihan anggaran.
"Kan kemarin masih gelondongan, kemudian disebarkan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Terus pengalihan anggaran kemarin, misalnya tambahan untuk penguatan pajak IT, dirinci," papar dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020
Rp87,956,148,476,363. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
