medcom.id, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rawan diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Banyak pihak yang bisa bermain dalam penyusunan maupun penggunaan APBD.
"APBD itu rentan dibajak, itu yang disebut sebagai siluman. Nah, siapa yang membajak? Ada di sisi eksekutif, legislatif atau pihak ketiga," kata Peneliti ICW Firdaus Ilyas, dalam program Bincang Pagi Metro TV DPRD Meradang, Ahok Diadang, Minggu (1/3/2015).
APBD DKI Jakarta, tambah Firdaus, sangat mungkin terjadi mengingat anggaran DKI yang sangat besar untuk memenuhi persoalan mendasar yang sedang dihadapi ibu kota. Persoalan pemenuhan agar dapat tepat sasaran menjadi penting, karena di sana potensi pembajakan terbuka lebar.
"Pos di mana sih? Pos pelayaan publik, pekerjaan umum, pendidikan dan kesehatan," tambahnya.
ICW, kata dia, sangat mendukung langkah maju yang tengah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, langkah e-budgeting atau e-catalog menjadi salah satu pemberdayaan bagi masyarakat agar sadar dan melek, terhadap implementasi anggaran.
"Kalau anggaran bisa dibuat lebih dekat ke publik, maka publik ikut memiliki anggaran," tukas dia.
Gubernur yang akrab disapa Ahok menuding oknum DPRD DKI Jakarta menyisipkan dana siluman dalam APBD 2015. Dana itu mencapai Rp12,1 triliun. Ahok melaporkan indikasi penyelewengan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia membantah hal itu bentuk reaksi akibat hak angket yang tengah bergulir.
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menanggapi santai tudingan dan pelaporan tersebut. Dia menegaskan, pihaknya belum mau menanggapi angka atau dana siluman tersebut. Menurut dia, persoalan mendasar, hingga hak angket keluar ialah karena gaya atau mekanisme pengesahan yang janggal.
"Ini soal proses pengesahan APBD. Baru nanti masuk ke dalam angka-angka atau item lainnya. Tapi, proses pengesahannya itu yang di-angketkan," kata Taufik.
medcom.id, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rawan diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Banyak pihak yang bisa bermain dalam penyusunan maupun penggunaan APBD.
"APBD itu rentan dibajak, itu yang disebut sebagai siluman. Nah, siapa yang membajak? Ada di sisi eksekutif, legislatif atau pihak ketiga," kata Peneliti ICW Firdaus Ilyas, dalam program
Bincang Pagi Metro TV DPRD Meradang, Ahok Diadang, Minggu (1/3/2015).
APBD DKI Jakarta, tambah Firdaus, sangat mungkin terjadi mengingat anggaran DKI yang sangat besar untuk memenuhi persoalan mendasar yang sedang dihadapi ibu kota. Persoalan pemenuhan agar dapat tepat sasaran menjadi penting, karena di sana potensi pembajakan terbuka lebar.
"Pos di mana sih? Pos pelayaan publik, pekerjaan umum, pendidikan dan kesehatan," tambahnya.
ICW, kata dia, sangat mendukung langkah maju yang tengah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, langkah
e-budgeting atau
e-catalog menjadi salah satu pemberdayaan bagi masyarakat agar sadar dan melek, terhadap implementasi anggaran.
"Kalau anggaran bisa dibuat lebih dekat ke publik, maka publik ikut memiliki anggaran," tukas dia.
Gubernur yang akrab disapa Ahok menuding oknum DPRD DKI Jakarta menyisipkan dana siluman dalam APBD 2015. Dana itu mencapai Rp12,1 triliun. Ahok melaporkan indikasi penyelewengan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia membantah hal itu bentuk reaksi akibat hak angket yang tengah bergulir.
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menanggapi santai tudingan dan pelaporan tersebut. Dia menegaskan, pihaknya belum mau menanggapi angka atau dana siluman tersebut. Menurut dia, persoalan mendasar, hingga hak angket keluar ialah karena gaya atau mekanisme pengesahan yang janggal.
"Ini soal proses pengesahan APBD. Baru nanti masuk ke dalam angka-angka atau item lainnya. Tapi, proses pengesahannya itu yang di-angketkan," kata Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
