medcom.id, Jakarta: Kisruh antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama belum mereda. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta DPRD menyerah dan mengikhlaskan dana siluman untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami menuntut DPRD DKI Jakarta legowo sajalah, dan ikhlas terkait dana siluman itu untuk dialihkan kepada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat," kata Sekjen FITRA Yenny Sucipto di Sekretariat FITRA, Jalan Mampang Prapatan, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2015).
DPRD dinilai egois saat mediasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin. Menurut Yenny, alih-alih menyiapkan berkas untuk menjelaskan dan mengecek data-data yang ada, DPRD justru mempertahankan diri dengan argumen-argumen mereka.
Alhasil, forum mediasi pun tak berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan damai tak tercapai karena niat untuk konfrontasi lebih ditonjolkan dibanding asas musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian masalah.
"Ini seolah DPRD DKI ini sudah lupa dengan janji kampanye masing-masing, bukannya memihak rakyat tapi justru kepentingan kelompok," tandas Yenny.
DPRD harusnya segera menyetujui APBD 2015. Alokasi dana siluman ini pun sebaiknya dicabut dan dialihkan sebagai dana belanja pegawai dan kepentingan publik.
medcom.id, Jakarta: Kisruh antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama belum mereda. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta DPRD menyerah dan mengikhlaskan dana siluman untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami menuntut DPRD DKI Jakarta legowo sajalah, dan ikhlas terkait dana siluman itu untuk dialihkan kepada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat," kata Sekjen FITRA Yenny Sucipto di Sekretariat FITRA, Jalan Mampang Prapatan, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2015).
DPRD dinilai egois saat mediasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin. Menurut Yenny, alih-alih menyiapkan berkas untuk menjelaskan dan mengecek data-data yang ada, DPRD justru mempertahankan diri dengan argumen-argumen mereka.
Alhasil, forum mediasi pun tak berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan damai tak tercapai karena niat untuk konfrontasi lebih ditonjolkan dibanding asas musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian masalah.
"Ini seolah DPRD DKI ini sudah lupa dengan janji kampanye masing-masing, bukannya memihak rakyat tapi justru kepentingan kelompok," tandas Yenny.
DPRD harusnya segera menyetujui APBD 2015. Alokasi dana siluman ini pun sebaiknya dicabut dan dialihkan sebagai dana belanja pegawai dan kepentingan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
