medcom.id, Jakarta: Tokoh Komunitas Ciliwung Merdeka Jaya Suprana mengecam penggusuran paksa warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Ia menilai, pemerintah tak manusiawi karena memindahkan warga dengan kekerasan.
Apalagi, dia mengatakan, penggusuran dilaksanakan saat proses hukum gugatan warga Kampung Pulo masih berlangsung. Seharusnya, pemerintah menunggu putusan pengadilan.
"Seharusnya tidak begini caranya. Gugatan kan sedang ditempuh, seharusnya tunggu putusan dari gugatan itu dulu," kata Jaya di kantor Sekretariat Ciliwung Merdeka, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
(Klik: Pembakar Alat Berat saat Kerusuhan di Kampung Pulo Ditangkap)
Menurut Jaya, pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. "Menurut UUD 1945, pemerintah seharusnya bertanggung jawab pada rakyat miskin, bukan malah musuh," katanya.
Petugas bentrokan dengan warga terkait penertiban pemukiman penduduk di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis 20 Agustus 2015. Foto: MI/Immanuel Antonius.
Jaya sempat akan berdiri di atas alat berat Backhoe untuk menghentikan penggusuran. Namun, niatnya itu dicegah Kapolres Jakarta Timur Kombes Umar Faroq, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, dan Direktur Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi.
(Klik: Eko dalam Kondisi Kritis saat 5 jam Diinterogerasi Polisi)
Aksi itu dinilai bisa membuat suasana makin kacau. Kendati demikian, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Museum Rekor Indonesia ini mengaku takkan diam melihat penggusuran warga Kampung Pulo.
"Saya akan berusaha bantu mereka sampai memperoleh hak mereka. Saya tahu konsekuensinya, apa yang saya lakukan ini berarti saya melanggar pemerintah, saya siap ditangkap demi masyarakat," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Tokoh Komunitas Ciliwung Merdeka Jaya Suprana mengecam penggusuran paksa warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Ia menilai, pemerintah tak manusiawi karena memindahkan warga dengan kekerasan.
Apalagi, dia mengatakan, penggusuran dilaksanakan saat proses hukum gugatan warga Kampung Pulo masih berlangsung. Seharusnya, pemerintah menunggu putusan pengadilan.
"Seharusnya tidak begini caranya. Gugatan kan sedang ditempuh, seharusnya tunggu putusan dari gugatan itu dulu," kata Jaya di kantor Sekretariat Ciliwung Merdeka, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
(
Klik: Pembakar Alat Berat saat Kerusuhan di Kampung Pulo Ditangkap)
Menurut Jaya, pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. "Menurut UUD 1945, pemerintah seharusnya bertanggung jawab pada rakyat miskin, bukan malah musuh," katanya.
Petugas bentrokan dengan warga terkait penertiban pemukiman penduduk di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis 20 Agustus 2015. Foto: MI/Immanuel Antonius.
Jaya sempat akan berdiri di atas alat berat Backhoe untuk menghentikan penggusuran. Namun, niatnya itu dicegah Kapolres Jakarta Timur Kombes Umar Faroq, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, dan Direktur Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi.
(
Klik: Eko dalam Kondisi Kritis saat 5 jam Diinterogerasi Polisi)
Aksi itu dinilai bisa membuat suasana makin kacau. Kendati demikian, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Museum Rekor Indonesia ini mengaku takkan diam melihat penggusuran warga Kampung Pulo.
"Saya akan berusaha bantu mereka sampai memperoleh hak mereka. Saya tahu konsekuensinya, apa yang saya lakukan ini berarti saya melanggar pemerintah, saya siap ditangkap demi masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
