medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta warga tak terlalu 'panas' menyikapi isu reklamasi. Sandi mengklaim segera bertemu Presiden Joko Widodo dalam satu dua hari ini.
"Ini teman sabar, tunggu, Pemda baru dilantik. Kita tahu tuntutan masyarakat dan tugas kita adalah hentikan reklamasi. Jadi sabar teman-teman. Kita kaji dengan baik dan tidak tergesa-gesa," ujar Sandi di sela kunjungan di SD Negeri 07 Cawang, Jakarta Timur, Rabu 18 Oktober 2017.
Sandi menegaskan, Pemprov DKI dan pemerintah pusat sama-sama memiliki niat baik dalam kasus ini. Hal terpenting, terang Sandi, proses reklamasi harus terbuka demi keadilan masyarakat.
"Kalau teknisnya nanti kita atur. Tapi yang jelas pak Jokowi sedang persiapkan ketemu (kami) karena banyak isu yang ingin bicarakan," ucap dia.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman resmi mencabut status moratorium Pulau G sebagai bagian reklamasi Teluk Jakarta. Surat pencabutan diteken pada 5 Oktober 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Keputusan pencabutan moratorium reklamasi merupakan hak prerogatif pemerintah pusat. Pencabutan moratorium dilaksanakan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) reklamasi Pulau G.
Luhut menjamin tak ada kepentingan terselubung di balik pencabutan moratorium reklamasi. Bahkan, pemerintah daerah akan mendapat bagian 15 persen atau setara Rp77,8 triliun dari proyek ini. Dana bisa dianggarkan untuk pembangunan tanggul laut raksasa penangkal abrasi untuk menghindari penurunan tanah di Jakarta.
"Itu dana yang Rp77,8 triliun bisa dibahas di DPRD kalau moratorium sudah dicabut," ujar Luhut, kemarin.
Pengembang Pulau G sebelumnya dinyatakan melanggar. Pembangunan pulau buatan itu dinilai mengganggu operasional PLTU Muara Karang dan jalur pipa gas. AMDAL pun menjadi persoalan.
medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta warga tak terlalu 'panas' menyikapi isu reklamasi. Sandi mengklaim segera bertemu Presiden Joko Widodo dalam satu dua hari ini.
"Ini teman sabar, tunggu, Pemda baru dilantik. Kita tahu tuntutan masyarakat dan tugas kita adalah hentikan reklamasi. Jadi sabar teman-teman. Kita kaji dengan baik dan tidak tergesa-gesa," ujar Sandi di sela kunjungan di SD Negeri 07 Cawang, Jakarta Timur, Rabu 18 Oktober 2017.
Sandi menegaskan, Pemprov DKI dan pemerintah pusat sama-sama memiliki niat baik dalam kasus ini. Hal terpenting, terang Sandi, proses reklamasi harus terbuka demi keadilan masyarakat.
"Kalau teknisnya nanti kita atur. Tapi yang jelas pak Jokowi sedang persiapkan ketemu (kami) karena banyak isu yang ingin bicarakan," ucap dia.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman resmi mencabut status moratorium Pulau G sebagai bagian reklamasi Teluk Jakarta. Surat pencabutan diteken pada 5 Oktober 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Keputusan pencabutan moratorium reklamasi merupakan hak prerogatif pemerintah pusat. Pencabutan moratorium dilaksanakan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) reklamasi Pulau G.
Luhut menjamin tak ada kepentingan terselubung di balik pencabutan moratorium reklamasi. Bahkan, pemerintah daerah akan mendapat bagian 15 persen atau setara Rp77,8 triliun dari proyek ini. Dana bisa dianggarkan untuk pembangunan tanggul laut raksasa penangkal abrasi untuk menghindari penurunan tanah di Jakarta.
"Itu dana yang Rp77,8 triliun bisa dibahas di DPRD kalau moratorium sudah dicabut," ujar Luhut, kemarin.
Pengembang Pulau G sebelumnya dinyatakan melanggar. Pembangunan pulau buatan itu dinilai mengganggu operasional PLTU Muara Karang dan jalur pipa gas. AMDAL pun menjadi persoalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
