medcom.id, Jakarta: Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) 2014 sudah dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Polda Metro Jaya. Ahok pun menyebut, ada oknum DPRD yang bakal diciduk polisi.
"Kayaknya, saya nggak tahu nih yang mau ditangkap siapa," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Polda Metro Jaya diketahui telah memulai penyelidikan kasus ini sejak 28 Januari lalu. Pada 6 Maret, penyidik sudah meningkatkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, polisi belum menentukan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 330 miliar dalam APBD Perubahan 2014 ini.
Sejauh ini, Polda Metro Jaya sudah memanggil 35 orang yang terdiri dari PPK dan PPHP dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, kepala sekolah, perusahaan pemenang tender, dan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Namun, baru 21 orang yang memenuhi panggilan tersebut.
Ketidakhadiran saksi-saksi membuat penyidik tidak dapat segera menemukan alat bukti yang mungkin didapat dari saksi-saksi yang tidak hadir. Padahal, alat bukti merupakan faktor yang menguatkan penentuan nama calon tersangka.
Ahok pun menerangkan, dia mendapat kabar kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan perangkat UPS telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Mabes Polri. "Katanya sudah diambil ke Mabes ini. Jadi sekarang sudah dinaikin, jadi ke Mabes katanya," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Pengadaan
Uninterruptible Power Supply (UPS) 2014 sudah dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Polda Metro Jaya. Ahok pun menyebut, ada oknum DPRD yang bakal diciduk polisi.
"Kayaknya, saya nggak tahu nih yang mau ditangkap siapa," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Polda Metro Jaya diketahui telah memulai penyelidikan kasus ini sejak 28 Januari lalu. Pada 6 Maret, penyidik sudah meningkatkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, polisi belum menentukan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 330 miliar dalam APBD Perubahan 2014 ini.
Sejauh ini, Polda Metro Jaya sudah memanggil 35 orang yang terdiri dari PPK dan PPHP dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, kepala sekolah, perusahaan pemenang tender, dan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Namun, baru 21 orang yang memenuhi panggilan tersebut.
Ketidakhadiran saksi-saksi membuat penyidik tidak dapat segera menemukan alat bukti yang mungkin didapat dari saksi-saksi yang tidak hadir. Padahal, alat bukti merupakan faktor yang menguatkan penentuan nama calon tersangka.
Ahok pun menerangkan, dia mendapat kabar kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan perangkat UPS telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Mabes Polri. "Katanya sudah diambil ke Mabes ini. Jadi sekarang sudah dinaikin, jadi ke Mabes katanya," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
