medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terancam tidak menerima gaji selama enam bulan. Ancaman ini terkait pembahasan APBD DKI 2015 yang kembali alot, menyusul adanya pengajuan anggaran "siluman" dari oknum anggota DPRD DKI.
Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mendesak Pemprov DKI untuk segera mengesahkan APBD DKI. Bila tidak mengesahkan anggaran sesuai tenggat waktu yang dibetikan, Ahok pun terancam tak mendapat gaji selama enam bulan ke depan.
"Enggak apa-apa. Enggak gajian juga enggak apa-apa. Gaji gue cuma Rp5-6 juta. Uang operasional masih jalan terus ngapain pusing. Makanan ini semua juga dari uang operasional. Beli baju juga dari operasional. Ngapain pusing?" ujar Ahok di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).
Ahok mengatakan, dirinya memiliki waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan pembahasan APBD terhitung sejak awal tahun ini. Ahok menegaskan, dirinya tidak akan mengesahkan anggaran "siluman" senilai Rp8,8 triliun yang diajukan oknum DPRD DKI demi pengesahan APBD tidak terlambat dan dirinya tetap mendapatkan gaji.
"Tenang saja, aku justru nunggu-nunggu. Aku telepon Pak Heru (Kepala BPKD DKI), aku bilang Pak Heru enggak usah baik hati kompromikan dan damai-damai (saya) dengan oknum-oknum di DPRD. Saya justru mau cari-cari masalah nih kalau mereka masih main uang kayak gitu. Enggak usah baik-baikin, ngapain," tegasnya.
Dikatakan Ahok, anggaran-anggaran "siluman" untuk kegiatan fiktif masih dibiarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Oknum anggota dewan selalu mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memasukkan anggaran tak lazim di dalam RAPBD. Namun tahun ini, Ahok tak mau hal itu terulang lagi, meskipun harus menghadapi tekanan dari beberapa oknum anggota dewan yang tak sejalan dengannya.
"Oknum nih selalu maksa SKPD titipin (anggran fiktif). SKPD takut. SKPD selalu berpikir melindungi gubernur supaya jangan sampai terjadi benturan antara gubernur dan oknum di DPRD. Saya bilang ke Pak Heru, Pak Heru jangan lakukan itu karena gubernurmu ini beda. Gue demen benturan sama oknum kayak gitu. Enggak usah damai-damaiin gue," ketus Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terancam tidak menerima gaji selama enam bulan. Ancaman ini terkait pembahasan APBD DKI 2015 yang kembali alot, menyusul adanya pengajuan anggaran "siluman" dari oknum anggota DPRD DKI.
Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mendesak Pemprov DKI untuk segera mengesahkan APBD DKI. Bila tidak mengesahkan anggaran sesuai tenggat waktu yang dibetikan, Ahok pun terancam tak mendapat gaji selama enam bulan ke depan.
"Enggak apa-apa. Enggak gajian juga enggak apa-apa. Gaji gue cuma Rp5-6 juta. Uang operasional masih jalan terus ngapain pusing. Makanan ini semua juga dari uang operasional. Beli baju juga dari operasional. Ngapain pusing?" ujar Ahok di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).
Ahok mengatakan, dirinya memiliki waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan pembahasan APBD terhitung sejak awal tahun ini. Ahok menegaskan, dirinya tidak akan mengesahkan anggaran "siluman" senilai Rp8,8 triliun yang diajukan oknum DPRD DKI demi pengesahan APBD tidak terlambat dan dirinya tetap mendapatkan gaji.
"Tenang saja, aku justru nunggu-nunggu. Aku telepon Pak Heru (Kepala BPKD DKI), aku bilang Pak Heru enggak usah baik hati kompromikan dan damai-damai (saya) dengan oknum-oknum di DPRD. Saya justru mau cari-cari masalah nih kalau mereka masih main uang kayak gitu. Enggak usah baik-baikin, ngapain," tegasnya.
Dikatakan Ahok, anggaran-anggaran "siluman" untuk kegiatan fiktif masih dibiarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Oknum anggota dewan selalu mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memasukkan anggaran tak lazim di dalam RAPBD. Namun tahun ini, Ahok tak mau hal itu terulang lagi, meskipun harus menghadapi tekanan dari beberapa oknum anggota dewan yang tak sejalan dengannya.
"Oknum nih selalu maksa SKPD titipin (anggran fiktif). SKPD takut. SKPD selalu berpikir melindungi gubernur supaya jangan sampai terjadi benturan antara gubernur dan oknum di DPRD. Saya bilang ke Pak Heru, Pak Heru jangan lakukan itu karena gubernurmu ini beda. Gue demen benturan sama oknum kayak gitu. Enggak usah damai-damaiin gue," ketus Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
