medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat kesal mengetahui ada oknum DPRD DKI yang mencoba memasukkan anggaran fiktif di APBD DKI 2015. Ahok menuding ada oknum DPRD yang mencoba menyuap.
"Pasti lah, kalau enggak, siapa yang ngetik-ngetik? Pasti ada oknum DPRD yang nyodorin (petugas) suruh diisi. Bisa juga Sudin-SKPD main karena ditawarin komisi. Pengadaan ini, software macem-macem, pasti ditawarin duit juga," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).
Dikatakan Ahok, upaya itu sengaja dilakukan untuk membuat hubungan Pemprov dan DPRD DKI tak harmonis.Ahok pun akan menyelidiki oknum yang bertugas memasukkan anggaran siluman senilai Rp8,8 triliun itu ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
"Susah juga, aku sih bisa tebak. Ada oknum yang masukin yang bikin kita jadi ribut. Ada oknum yang diam-diam masukin. Tadi Pak Pras (Ketua DPRD DKI) kesal, dia minta sama Bappeda ngecek. Kalau enggak masukin ke e-budgeting enggak ketahuan siapa yang iseng. Jadi, nanti semua bisa ngecek," jelas Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengatakan anggaran siluman yang diajukan oknum DPRD diajukan untuk sosialisasi SK Gubernur, seminar, perjalanan dinas ke Tiongkok dan pengadaan barang elektronik. Namun, Ahok menolak, karena anggaran itu dinilai tak logis.
"Sosialisasi SK Gubernur aja Rp46 miliar setahun. Apa yang mau disosialisasikan? SK Gubernur kan tinggal dilihat doang," ketus Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat kesal mengetahui ada oknum DPRD DKI yang mencoba memasukkan anggaran fiktif di APBD DKI 2015. Ahok menuding ada oknum DPRD yang mencoba menyuap.
"Pasti lah, kalau enggak, siapa yang ngetik-ngetik? Pasti ada oknum DPRD yang nyodorin (petugas) suruh diisi. Bisa juga Sudin-SKPD main karena ditawarin komisi. Pengadaan ini, software macem-macem, pasti ditawarin duit juga," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).
Dikatakan Ahok, upaya itu sengaja dilakukan untuk membuat hubungan Pemprov dan DPRD DKI tak harmonis.Ahok pun akan menyelidiki oknum yang bertugas memasukkan anggaran siluman senilai Rp8,8 triliun itu ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
"Susah juga, aku sih bisa tebak. Ada oknum yang masukin yang bikin kita jadi ribut. Ada oknum yang diam-diam masukin. Tadi Pak Pras (Ketua DPRD DKI) kesal, dia minta sama Bappeda ngecek. Kalau enggak masukin ke e-budgeting enggak ketahuan siapa yang iseng. Jadi, nanti semua bisa ngecek," jelas Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengatakan anggaran siluman yang diajukan oknum DPRD diajukan untuk sosialisasi SK Gubernur, seminar, perjalanan dinas ke Tiongkok dan pengadaan barang elektronik. Namun, Ahok menolak, karena anggaran itu dinilai tak logis.
"Sosialisasi SK Gubernur aja Rp46 miliar setahun. Apa yang mau disosialisasikan? SK Gubernur kan tinggal dilihat doang," ketus Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
