Lelang Jabatan Tak Laku, Tatanan Birokrasi Pemprov DKI Dikritik

Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai ada keanehan dalam birokrasi dan regenerasi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sebab, terdapat ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang enggan mengikuti seleksi jabatan eselon II. "Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa," ujar Pras dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Mei 2021.  Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di Ibu Kota. Namun, hingga kini petinggi belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabat pelaksana tugas (Plt). SKPD tersebut antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup DKI, dan Wali Kota Jakarta Selatan. "Sementara dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu bagaimana bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD dan sebagainya," kata Pras. Dia meminta Pemprov DKI meninjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi. Upaya itu diperlukan untuk memulhikan perekenomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta.  "Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," kata dia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan ASN yang tidak mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II di lapangan upacara, Balai Kota, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021. Anies geram melihat anak buhnya tidak melaksanakan instruksinya mengikuti seleksi jabatan eselon II. Setidaknya ada 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II.  "Malu sesungguhnya kita. Malu kenapa, ada instruksi tidak dilaksanakan," tutur Anies.