medcom.id, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tak ikut campur dalam penataan kawasan kumuh di Ibu Kota. Masalah ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo menjelaskan, melalui program 100-0-100, pihaknya telah memetakan 30 kabupaten/kota dengan pemukiman kumuh. Total, ada 38.000 hektare kawasan permukiman kumuh di Indonesia.
Jakarta yang tidak masuk dalam rencana Kementerian PUPR. Pemprov DKI dinilai sudah mampu membuat dan membiayai program untuk menata kawasan kumuh. Sementara, daerah lain masih perlu distimulasi soal pembiayaan.
"Jakarta sudah mempunyai program-program unggulan. Kita nilai mandiri," kata Hartoyo kepada Metrotvnews.com di kantor Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 8 September 2017.
Selain itu, kata dia, Jakarta juga memiliki bantuan dana yang melimpah dari pihak swasta melalui CSR atau corporate social responsibility. Meski demikian, Kementerian PUPR tidak begitu saja lepas tangan soal penanganan kawasan kumuh di Jakarta. Salah satunya melalui program kota tanpa kumuh (kotaku).
Program ini untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh dalam tujuh aspek. Yaitu drainase, air bersih, air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka hijau.
Program 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PUPR tercantum dalam rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019. Targetnya adalah 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tak ikut campur dalam penataan kawasan kumuh di Ibu Kota. Masalah ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo menjelaskan, melalui program 100-0-100, pihaknya telah memetakan 30 kabupaten/kota dengan pemukiman kumuh. Total, ada 38.000 hektare kawasan permukiman kumuh di Indonesia.
Jakarta yang tidak masuk dalam rencana Kementerian PUPR. Pemprov DKI dinilai sudah mampu membuat dan membiayai program untuk menata kawasan kumuh. Sementara, daerah lain masih perlu distimulasi soal pembiayaan.
"Jakarta sudah mempunyai program-program unggulan. Kita nilai mandiri," kata Hartoyo kepada
Metrotvnews.com di kantor Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 8 September 2017.
Selain itu, kata dia, Jakarta juga memiliki bantuan dana yang melimpah dari pihak swasta melalui CSR atau
corporate social responsibility. Meski demikian, Kementerian PUPR tidak begitu saja lepas tangan soal penanganan kawasan kumuh di Jakarta. Salah satunya melalui program kota tanpa kumuh (kotaku).
Program ini untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh dalam tujuh aspek. Yaitu drainase, air bersih, air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka hijau.
Program 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PUPR tercantum dalam rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019. Targetnya adalah 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
