medcom.id, Jakarta: Proses penagihan tunggakan biaya sewa rumah susun (rusun) masih terus bergulir. Pemprov DKI bakal memberikan keringanan pada mereka yang mau mencicil.
"Ada tadi yang di depan sampaikan dia nunggak Rp16 juta, rumahnya digembok. Tapi dia ada keinginan kuat untuk angsur. Kita bebasin kok, yang penting itu niat baik, masing-masing kita tanggung jawab," beber Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 4 September 2017.
Djarot menyebut, Pemprov DKI bakal mengevaluasi lagi penghuni rusun yang menunggak. Bagi penghuni rusun berasal dari relokasi, pemerintah memberikan berbagai macam bantuan subsidi pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Semestinya, lanjut Djarot, mereka dapat memenuhi biaya sewa rusun yang jumlahnya Rp200 sampai Rp400 ribu per bulan. "Maka perlu dievaluasi. Kalau itu adalah warga yang kena relokasi, itu masih ada pengecualian kenapa itu (menunggak)," ucap Djarot.
Bagi penghuni rusun yang berasal dari masyarakat umum juga akan dievaluasi. Jika masih tak mampu membayar, mereka diperingatkan untuk meninggalkan rusun. Sebab masih banyak warga yang membutuhkan rusun.
Evaluasi ini penting kata Djarot karena sebentar lagi Pemprov bakal mengeluarkan surat peringatan kedua bagi penunggak. "Kan sudah mau SP 2 dan warga rusun juga banyak alasannya," pungkas Djarot.
medcom.id, Jakarta: Proses penagihan tunggakan biaya sewa rumah susun (rusun) masih terus bergulir. Pemprov DKI bakal memberikan keringanan pada mereka yang mau mencicil.
"Ada tadi yang di depan sampaikan dia nunggak Rp16 juta, rumahnya digembok. Tapi dia ada keinginan kuat untuk angsur. Kita bebasin kok, yang penting itu niat baik, masing-masing kita tanggung jawab," beber Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 4 September 2017.
Djarot menyebut, Pemprov DKI bakal mengevaluasi lagi penghuni rusun yang menunggak. Bagi penghuni rusun berasal dari relokasi, pemerintah memberikan berbagai macam bantuan subsidi pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Semestinya, lanjut Djarot, mereka dapat memenuhi biaya sewa rusun yang jumlahnya Rp200 sampai Rp400 ribu per bulan. "Maka perlu dievaluasi. Kalau itu adalah warga yang kena relokasi, itu masih ada pengecualian kenapa itu (menunggak)," ucap Djarot.
Bagi penghuni rusun yang berasal dari masyarakat umum juga akan dievaluasi. Jika masih tak mampu membayar, mereka diperingatkan untuk meninggalkan rusun. Sebab masih banyak warga yang membutuhkan rusun.
Evaluasi ini penting kata Djarot karena sebentar lagi Pemprov bakal mengeluarkan surat peringatan kedua bagi penunggak. "Kan sudah mau SP 2 dan warga rusun juga banyak alasannya," pungkas Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
