Pelepasan Saham Bir di DKI Butuh Perda
Ilustrasi- Medcom.id.
Jakarta: Pelepasan saham milik Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir, PT Delta Djakarta membutuhkan peraturan daerah (Perda). Karena itu, pelepasan tersebut harus melalui rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan, pelepasan saham juga harus mendapatkan persetujuan anggota dewan, minimal 3/4 dari total anggota. Pengambilan keputusan juga bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

"Tapi kemarin persetujuan mengenai Perda saja tidak voting langsung musyawarah mufakat, karena sebelumnya sudah diawali rapat-rapat," kata Santoso saat dihubungi, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.


Baca: Alasan Sandi Lepas Saham Bir

Santoso menyampaikan, dalam Perda baru harus dijelaskan bahwa perusahaan patungan di PT Delta Djakarta sudah tidak ada. "Berarti ada yang baru. Kan (PT Delta) patungan, berarti dengan itu tak ada lagi," imbuh dia.

Pelepasan saham di perusahaan minuman beralkohol merupakan salah satu janji kampanye Anies-Sandi. 

"Belum ada (yang minta untuk melepas). Tapi ya namanya janji kampanye, kita harus hargai," ungkapnya.

Sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum mengirim surat terkait pelepasan saham. Bila surat sudah dikirim, DPRD DKI Jakarta bakal segera menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan alasan Anies-Sandi.

"Tunggu saja mudah-mudahan bisa direalisasikan melalui kebijakan tertulis. Dan nanti akan ada rapat eksekutif  dengan DPRD. Alasannya apa mengusulkan (pelepasan)," pungkasnya.




(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id