Jakarta: Inspektorat DKI Jakarta telah menerima atensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai Jakarta International Stadium (JIS). Atensi itu merekomendasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan JIS.
"BPKP melihat projek ini proyek yang strategis, dan mereka dalam rangka memastikan akuntabilitas, melakukan review, memberikan atensi, atensinya apa, atensinya adalah mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan pemafaatan JIS," ujar Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus 2023.
Syaefuloh menyebut pihaknya telah menerima atensi tersebut pada 5 Juli 2023. Namun, ia menekankan atensi itu tidak dikhusukan untuk JIS.
"Bukan hanya JIS, kan kegaitan pemerintah banyak salah satunya JIS," jelasnya.
Selain itu, ia membantah atensi dikeluarkan buntut polemik terhadap JIS. Dia menjelaskan atensi bagian dari kerja sama Pemprov DKI dan BPKP dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal mengaudit pembangunan JIS. Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melibatkan Inspektorat, serta BPKP dalam proses audit tersebut.
"Nanti audit Inspektorat, sama kami minta juga BPKP," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.
Jakarta: Inspektorat DKI Jakarta telah menerima atensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai Jakarta International Stadium (JIS). Atensi itu merekomendasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta mengoptimalkan JIS.
"BPKP melihat projek ini proyek yang strategis, dan mereka dalam rangka memastikan akuntabilitas, melakukan review, memberikan atensi, atensinya apa, atensinya adalah mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan pemafaatan JIS," ujar Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus 2023.
Syaefuloh menyebut pihaknya telah menerima atensi tersebut pada 5 Juli 2023. Namun, ia menekankan atensi itu tidak dikhusukan untuk JIS.
"Bukan hanya JIS, kan kegaitan pemerintah banyak salah satunya JIS," jelasnya.
Selain itu, ia membantah atensi dikeluarkan buntut polemik terhadap JIS. Dia menjelaskan atensi bagian dari kerja sama Pemprov DKI dan BPKP dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel.
Sebelumnya,
Pemprov DKI Jakarta bakal mengaudit pembangunan JIS. Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melibatkan Inspektorat, serta BPKP dalam proses audit tersebut.
"Nanti audit Inspektorat, sama kami minta juga BPKP," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
