Ilustrasi--Lokasi pembangunan Stadion BMW, Sunter, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi--Lokasi pembangunan Stadion BMW, Sunter, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Banding Dinilai Bakal Mempertegas Status Lahan Stadion BMW

Nasional stadion bmw
Putri Anisa Yuliani • 16 Mei 2019 16:32
Jakarta: Ahli hukum agraria Universitas Gajah Mada Nur Hasan Ismail mendukung langkah banding yang hendak diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Banding dianggap bakal memperjelas status lahan Stadion Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW).
 
"Itu wajar untuk orang melakukan banding, kasasi sampai PK. Malah justru harus demikian supaya jelas status hukum lahan itu," ujar Hasan saat dihubungi Media Indonesia, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Terlebih putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berbeda dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Anies Sebut Ada Penjegal Pembangunan Stadion Persija
 
Sebelumnya, sebagian lahan stadion yang bersertifikat hak pakai no 314 dan no 315 digugat PT Buana Permata Hijau. Perusahaan itu menyebut pihaknya merupakan pemilik sah lahan itu sehingga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan sertifikat milik Pemprov DKI itu.
 
Gugatan dikabulkan oleh PTUN karena penerbitan sertifikat disebut cacat hukum. PT Buana Permata Hijau pun mengklaim masih sebagai pemilik sah lahan seluas 6,9 hektare yang menjadi bagian lahan pembangunan stadion.
 
Atas putusan yang terbit tanggal 14 Mei 2019 itu, PT Buana Permata Hijau meminta pembangunan stadion dihentikan hingga Pemprov DKI melakukan proses pembebasan lahan dengan duduk bersama dengan pihak swasta itu.
 
Putusan itu berbeda dengan Putusan PN Jakut tahun 1994 yang menyatakan bahwa lahan itu adalah milik Pemprov DKI yang diberikan pengembang. Pengembang diketahui membebaskan lahan melalui jalan konsinyasi di PN Jakut.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sebelumnya berpegang pada putusan PN Jakut dan tetap melanjutkan pembangunan stadion. Hasan menyebut pembangunan stadion yang dilanjutkan juga bukan hal yang salah. "Sah saja karena gubernur berpegang pada putusan PN Jakut," ujarnya.
 
Menurutnya, PT Buana Permata Hijau pun tidak bisa memaksa Pemprov untuk menghentikan proses pembangunan karena amar putusan PTUN tidak mewajibkan hal itu.
 
"Kalau memang mau total menghentikan laju pembangunan, PT Buana Permata Hijau harus kembali menggugat proses konsinyasinya. Baru dengan demikian jika menang Pemprov harus berhenti karena tidak lagi punya dasar hukum," jelasnya.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif