Normalisasi Kali Ciliwung, Pemprov DKI Mesti Waspada Mafia Tanah

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mewaspadai mafia tanah dalam pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Praktik ini telah ditemukan di salah satu titik normalisasi. "Di RW 03 Cawang, Kecamatan Kramat Jati yang juga akan dibebaskan saya temukan ada pihak luar yang mencoba bermain dengan beberapa oknum," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana dalam keterangan tertulis, Minggu, 3 Maret 2024.  Justin telah melaporkan temuan itu kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dapat mengakselerasi proses pembebasan lahan milik warga yang terdampak proyek normalisasi.  "Saya sendiri harus menghubungi Pak Heru dan audiensi lintas dinas-masyarakat-Kementerian di BPN Jakarta Timur pada 2022," terangnya  Justin juga berpesan kepada Pemprov DKI Jakarta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait normalisasi Sungai Ciliwung. Pasalnya, proses normalisasi sungai alam itu mulai melambat.   "Saya kira kerja sama antara Pemprov DI dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) harus lebih intens dan produktif," tandasnya. BBWS Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melanjutkan normalisasi Ciliwung untuk menangani banjir di Jakarta. Pengerjaan disebut sepanjang 500 meter. "Kita harapkan bisa 500 meter, kalau misalkan lebih juga bagus," kata Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono saat ditemui di Rumah Pompa Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Namun, pihaknya masih menunggu lahan yang tersedia untuk bisa melanjutkan normalisasi. Sehingga dibutuhkan kepastian dengan terus berkoordinasi pihak terkait. Selain itu, dia menyatakan pihaknya untuk alokasi normalisasi Ciliwung sudah tersedia. Namun bisa saja berubah mengikuti kondisi di lapangan. "Alokasi sudah ada, tapi besarannya kami masih bisa berubah," tambahnya.