Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menggencarkan razia penerapan protokol kesehatan (prokes). Sanksi tegas berupa denda diberikan kepada individu hingga tempat usaha yang tidak menjalankan prokes.
"Laporan harian pada 9 Juli 2021 pukul 18.00 WIB, total denda sebesar Rp8.600.000," dikutip dari data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, 10 Juli 2021.
Satpol PP menindak beragam pelanggaran, seperti pelanggaran penggunaan masker, pelanggaran restoran, perkantoran, dan tempat usaha. Sanksi paling ringan berupa kerja sosial dan paling berat pencabutan izin usaha.
Operasional 24 restoran/rumah makan/warung makan/kafe dihentikan sementara. Sebanyak tiga perkantoran dan 32 tempat usaha lainnya turut dihentikan sementara.
(Baca: Kalideres Tetap Padat saat PPKM Darurat, Water Canon Turun Tangan)
“Harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tulis data itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh perangkat pemerintah meningkatkan pengawasan prokes di tengah masyarakat. Apalagi, kasus covid-19 terus bertambah.
“Percuma kita membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan,” kata Jokowi di Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021.
Salah satu pengawasan prokes dengan menggelar sidak. Jokowi mengatakan sidak untuk memastikan prokes dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlangsung baik. Kepala Negara meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memastikan PPKM di wilayahnya berlangsung maksimal.
Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
DKI Jakarta menggencarkan razia penerapan
protokol kesehatan (prokes). Sanksi tegas berupa denda diberikan kepada individu hingga tempat usaha yang tidak menjalankan prokes.
"Laporan harian pada 9 Juli 2021 pukul 18.00 WIB, total denda sebesar Rp8.600.000," dikutip dari data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, 10 Juli 2021.
Satpol PP menindak beragam pelanggaran, seperti pelanggaran penggunaan masker, pelanggaran restoran, perkantoran, dan tempat usaha. Sanksi paling ringan berupa kerja sosial dan paling berat pencabutan izin usaha.
Operasional 24 restoran/rumah makan/warung makan/kafe dihentikan sementara. Sebanyak tiga perkantoran dan 32 tempat usaha lainnya turut dihentikan sementara.
(Baca:
Kalideres Tetap Padat saat PPKM Darurat, Water Canon Turun Tangan)
“Harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tulis data itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh perangkat pemerintah meningkatkan pengawasan prokes di tengah masyarakat. Apalagi,
kasus covid-19 terus bertambah.
“Percuma kita membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan,” kata Jokowi di Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021.
Salah satu pengawasan prokes dengan menggelar sidak. Jokowi mengatakan sidak untuk memastikan prokes dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlangsung baik. Kepala Negara meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memastikan PPKM di wilayahnya berlangsung maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
