medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membuktikan DPRD DKI memasukkan dana siluman dalam RAPBD DKI 2015. Munculnya dua versi draft RAPBD DKI jadi bukti ada permaianan kotor dalam menyusun anggaran selama ini.
"Sekarang mereka (DPRD DKI) tidak bisa tidak mengakui. Sekarang sudah terang benderang, DPRD menyatakan ini versi yang dia bahas, ini yang versi Pemda. Kalau dulu tidak pernah ada dua versi, selalu hanya versi Pemda," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (13/3/2015).
Dia menyampaikan, RAPBD DKI dua versi sudah ada sejak 2012. Namun, hingga 2014 dewan tak pernah mengakui hal itu. Menurut Ahok, menarik ketika 2015 dewan mengakui ada dua versi RAPBD "Tinggal masyarakat hitung versi yang paling korup punya siapa?" tukasnya.
Pria berkacamata itu menduga, proses pembahasan Kebijakan Umum APBD DKI dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga diketuk dan disepakati menjadi APBD terlambat karena ada lobi politik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dana siluman itu bisa masuk dalam APBD.
"Saya butuh draft RAPBD 2015 untuk membuktikan ini ada permainan mereka, DPRD yang selalu memaksa eksekutif," tegas Ahok.
Ahok merahasiakan identitas wakil rakyat yang nekat memasukkan dana siluman dalam RAPBD 2015. Namun, dia memberikan clue bahwa pelakunya anggota dewan periode lalu.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membuktikan DPRD DKI memasukkan dana siluman dalam RAPBD DKI 2015. Munculnya dua versi draft RAPBD DKI jadi bukti ada permaianan kotor dalam menyusun anggaran selama ini.
"Sekarang mereka (DPRD DKI) tidak bisa tidak mengakui. Sekarang sudah terang benderang, DPRD menyatakan ini versi yang dia bahas, ini yang versi Pemda. Kalau dulu tidak pernah ada dua versi, selalu hanya versi Pemda," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (13/3/2015).
Dia menyampaikan, RAPBD DKI dua versi sudah ada sejak 2012. Namun, hingga 2014 dewan tak pernah mengakui hal itu. Menurut Ahok, menarik ketika 2015 dewan mengakui ada dua versi RAPBD "Tinggal masyarakat hitung versi yang paling korup punya siapa?" tukasnya.
Pria berkacamata itu menduga, proses pembahasan Kebijakan Umum APBD DKI dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga diketuk dan disepakati menjadi APBD terlambat karena ada lobi politik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dana siluman itu bisa masuk dalam APBD.
"Saya butuh draft RAPBD 2015 untuk membuktikan ini ada permainan mereka, DPRD yang selalu memaksa eksekutif," tegas Ahok.
Ahok merahasiakan identitas wakil rakyat yang nekat memasukkan dana siluman dalam RAPBD 2015. Namun, dia memberikan
clue bahwa pelakunya anggota dewan periode lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
