medcom.id, Jakarta: Bank DKI dipercaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola pembagian dan menjamin penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar tepat sasaran. Namun Forum Warga Kota (FAKTA) mempertanyakan kesiapan BUMD miliki Jakarta ini.
"Pertanyaan, apa benar Bank DKI siap?," kata Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan di Kantor FAKTA, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2015).
FAKTA yang melakukan pemeriksaan ke warga dan titik lokasi penjualan peralatan sekolah bagi warga pemilik KJP menemukan banyak permasalahan. Kenyataannya, banyak warga yang mengeluh sulitnya mereka mengaktivasi KJP yang juga dapat berlaku sebagai kartu ATM.
Selain itu, ada juga warga yang mengaku kepayahan dalam mengurus kartu yang terblokir akibat salah memasukan PIN. Untuk mengurus kartu yang bermasalah pun memakan waktu lama.
"Sampai ada yang perlu menunggu satu bulan. Apalagi mereka harus bolak-balik ke kantor cabang Bank DKI yang masih belum banyak," kata dia.
Tigor juga menerima pengaaduan dari warga yang mengaku kagok dalam menggunakan pembelian peralatan sekolah dan penarikan tunai uang transportasi yang didapat tiap bulan. Alasan warga, kata Tigor, mereka tidak diberi panduan dan petunjuk dengan baik.
Selain itu, Tigor juga mendapat laporan warga yang mengeluh Bank DKI tidak menyiapkan sistem dengan baik. Selain sering offline, Bank DKI juga tidak mendistribusikan alat auto-debit ke penjual peralatan sekolah yang menerima KJP.
"Ada yang terpaksa debit dengan mesin debit bank lain. Ini kan jadi terpotong biaya administrasi per transaksi yang nilainya lumayan," kata Tigor.
"Jadi ini sebenarnya bukan persoalan bisa atau tidak. Tapi mau atau tidak," kritik dia.
medcom.id, Jakarta: Bank DKI dipercaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola pembagian dan menjamin penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar tepat sasaran. Namun Forum Warga Kota (FAKTA) mempertanyakan kesiapan BUMD miliki Jakarta ini.
"Pertanyaan, apa benar Bank DKI siap?," kata Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan di Kantor FAKTA, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2015).
FAKTA yang melakukan pemeriksaan ke warga dan titik lokasi penjualan peralatan sekolah bagi warga pemilik KJP menemukan banyak permasalahan. Kenyataannya, banyak warga yang mengeluh sulitnya mereka mengaktivasi KJP yang juga dapat berlaku sebagai kartu ATM.
Selain itu, ada juga warga yang mengaku kepayahan dalam mengurus kartu yang terblokir akibat salah memasukan PIN. Untuk mengurus kartu yang bermasalah pun memakan waktu lama.
"Sampai ada yang perlu menunggu satu bulan. Apalagi mereka harus bolak-balik ke kantor cabang Bank DKI yang masih belum banyak," kata dia.
Tigor juga menerima pengaaduan dari warga yang mengaku kagok dalam menggunakan pembelian peralatan sekolah dan penarikan tunai uang transportasi yang didapat tiap bulan. Alasan warga, kata Tigor, mereka tidak diberi panduan dan petunjuk dengan baik.
Selain itu, Tigor juga mendapat laporan warga yang mengeluh Bank DKI tidak menyiapkan sistem dengan baik. Selain sering offline, Bank DKI juga tidak mendistribusikan alat auto-debit ke penjual peralatan sekolah yang menerima KJP.
"Ada yang terpaksa debit dengan mesin debit bank lain. Ini kan jadi terpotong biaya administrasi per transaksi yang nilainya lumayan," kata Tigor.
"Jadi ini sebenarnya bukan persoalan bisa atau tidak. Tapi mau atau tidak," kritik dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
