NEWSTICKER
Revitalisasi kawasan Monas. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan
Revitalisasi kawasan Monas. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan

Komisi Pengarah Tak Mau Revitalisasi Ulang Monas Mangkrak

Nasional Revitalisasi Monas
Nur Azizah • 05 Februari 2020 23:26
Jakarta: Proyek revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara. Proyek ini bakal dilanjutkan dengan catatan Pemprov DKI Jakarta mengajukan desain ulang kawasan Monas.
 
Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Setya Negara mengatakan desain yang diajukan Pemprov DKI bakal dibahas dan dievaluasi bersama Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Bila sesuai dengan Kepres Nomor 25 tahun 1995 revitalisasi berlanjut.
 
"Kami minta sesegera mungkin karena DKI (ajukan) juga berkepentingan. Jadi kita tidak ingin bangunan mangkrak," kata Setya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hingga saat ini proyek revitalisasi kawasan Monas sudah mencapai 50 persen. Revitalisasi mangkrak merugikan masyarakat yang berkunjung ke Monas.
 
"(Kalau mangkrak) tidak efisien, sangat merugikan masyarakat. Jadi, akan sangat dimungkinkan ada penyesuaian, sekali lagi kita lihat bersama hasil laporan DKI," ujar dia.
 
Komisi Pengarah Tak Mau Revitalisasi Ulang Monas Mangkrak
Monas sebelum dan sesudah revitalisasi. Foto: ANT/Aprillio Akbar
 
Sebelumnya, Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno meminta Pemprov DKI Jakarta menyetop proyek revitalisasi kawasan Monas, Jakarta. Pemprov DKI Jakarta belum mengantongi izin dari komisi pengarah dalam merombak kawasan ikon Ibu Kota itu.
 
Pratikno menyebut Pemprov DKI selaku badan pelaksana harus meminta persetujuan komisi pengarah sebelum merevitalisasi Monas. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
 
Pratikno mengakui Pemprov DKI sudah mengirim surat untuk merevitalisasi Monas. Namun, surat diberikan setelah proyek berjalan.
 
Kemudian, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), serta Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Organisasi Bapaekraf yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2019 ini merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif