Ilustrasi/Medcom.id/Nur Azizah.
Ilustrasi/Medcom.id/Nur Azizah.

Pemprov DKI Belum Tutup Akses Ibu Kota

Nasional dki jakarta Virus Korona
Sri Yanti Nainggolan • 01 April 2020 21:04
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berniat menutup akses ibu kota. Dinas Perhubungan DKI Jakarta merespons Surat Edaran (SE) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait pembatasan moda transportasi dari dan menuju Jakarta.
 
"Besok (transportasi umum) masih jalan," kata Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Rabu, 1 April 2020.
 
Menurut dia, SE tersebut sebatas rekomendasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Kota Bekasi Batasi Kunjungan Warga dari Jakarta
 
Namun, Syafrin menyebut Jakarta belum menetapkan PSBB. Pihaknya menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal ini.
 
"Jadi kita tetap nunggu penetapan dari Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya seperti apa, akan kita implementasikan," ujar dia.
 
Syafrin menyebut Pemprov DKI sudah memberlakukan pembatasan sejak lama. Misalnya, jam operasional angkutan umum yang dibatasi, peniadaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), hingga peniadaan sistem ganjil-genap.
 
Dia menegaskan SE BPTJ terkait PSBB belum diberlakukan. Surat Edaran BPTJ Nomor 5 Tahun 2020 memberikan rekomendasi Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Mengurangi Pergerakan Orang dari dan ke Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Selama Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
 
Pada poin pertama, BPTJ merekomendasikan pembatasan secara parsial/menyeluruh terhadap operasional sarana dan prasarana transportasi. Artinya moda transportasi MRT, LRT, KRL, bus Tranjakarta, bus Antara Kota Dalam Provinsi (AKDP), bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) diminta untuk berhenti sementara. BPTJ juga merekomendasikan untuk menutup sementara/sebagian stasiun, halte, hingga terminal.
 
Kemudian, BPTJ juga merekomendasikan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan PT. Jasa Marga agar dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi layanan operasional sarana transportasi jalan tol dan jalan arteri nasional.
 
SE tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya masa penetapan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Virus corona di Indonesia Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. SE tersebut diteken KepalaBPTJ Polana B. Pramestihari ini.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif