Negara Harus Menjamin Extra Judicial Killing Dihentikan

Dian Ihsan Siregar 22 Juli 2018 21:20 WIB
kejahatan
Negara Harus Menjamin <i>Extra Judicial Killing</i> Dihentikan
Peneliti ICJR Sustira Dirga (tengah) di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Juli 2018. Foto: Dian Ihsan Siregar/Medcom.id
Jakarta: Kepolisian diminta berhenti menerapkan praktik extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan dalam memberantas kejahatan jalanan dan terorisme menjelang Asian Games 2018. Negara juga dinilai harus menjamin praktik itu betul-betul diakhiri.

"Negara juga harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah, melawan, dan menghilangkan fenomena extra judicial killing, apapun bentuk dan manifestasinya," kata peneliti ICJR Sustira Dirga di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Juli 2018.

‎Menurut dia, praktik extra judicial killing juga melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup, dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. Karena setiap orang memiliki hak untuk dibawa ke persidangan dan mendapatkan peradilan yang adil dan berimbang.


"Tujuannya itu, guna membuktikan apakah tudahan yang disampaikan kepadanya adalah benar," jelas dia.

Baca: Masyarakat Sipil Menentang Cara Polisi Memberantas Kejahatan

Ia juga mengkritik pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto‎ yang menyebut polisi halal menembak di kepala. Menurut dia, hal itu tak dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, yang menyatakan penembakan dilakukan hanya untuk menghentikan, bukan mematikan.

ICJR bersama koalisi masyarakat sipil lain juga menuntut Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman RI menyelidiki dengan serius tindakan penembakan dalam Operasi Kewilayahan Mandiri yang dilakukan oleh kepolisian.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id