medcom.id, Jakarta: Aktivis hak asasi manusia Ratna Sarumpaet akan mendirikan tenda pleton di atas lahan gusuran di Kampung Pasar Ikan dan Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Tenda tersebut bakal dijadikan tempat berteduh warga yang masih bertahan di lokasi penggusuran.
Sambil menangis, Ratna meminta izin kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk mendirikan tenda. "Kita punya hak yang sama di negeri ini. Saya beberapa kali bertemu warga dan untuk itu biarkan warga tinggal di tenda sembari menunggu hak mereka dari Pemprov DKI. Warga juga digusur tanpa sosialisasi," kata Ratna saat mediasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
Ratna mengaku sudah bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo meminjam 25 tenda pleton untuk menampung ratusan warga. Dia bilang, tenda akan didirikan jika mendapat izin dari pimpinan DPRD DKI Jakarta.
"Saya ingin pinjam tenda dari TNI sebanyak 20 sampai 25 tenda, agar mereka mudah diajak berdialog di sana," kata Ratna.
Ratna mengaku miris melihat kondisi sejumlah warga Kampung Pasar Ikan yang tinggal di perahu untuk bertahan hidup. Ratna bilang, semua orang Indonesia memiliki hak hidup layak.
"Sedih saya melihat mereka, seperti tidak diizinkan menginjak tanah negara ini. Mereka bukan saudara saya, saya tidak kenal mereka, tapi mereka ada keluarga kita. Kita sebangsa, jangan diperlakukan seperti itu," ucap Ratna dengan mata berkaca-kaca.
Menurut Ratna, Pemprov DKI Jakarta bersalah terkait prosedur relokasi warga Kampung Pasar Ikan dan Akuarium. DPRD DKI, kata Ratna, harus mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menggunakan cara-cara humanis dalam merelokasi warga.
"Saya lihat penertiban Pasar Ikan pakai konsep revitalisasi. Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Ikan itu cagar budaya, itu tidak terlepas dari masyarakat di sekitarnya. Tidak ada artinya cagar budaya Pasar Ikan dan Sunda Kelapa kalau tidak ada nelayan di sekitarnya," kata Ratna.
Ratna mengungkapkan, sebanyak 500 lebih kepala keluarga (KK) di Pasar Ikan dan Akuarium sudah mendapatkan jatah unit rumah susun sewa. Namun, mereka warga pengontrak. Sementara sekitar 385 KK warga asli Pasar Ikan dan Akuarium belum mendapatkan kompensasi.
Senin 11 April, Kampung Akuarium dan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, digusur. Sebanyak 4.218 polisi dikerahkan menjaga penggusuran. Polisi juga menyiapkan empat unit ambulance dan 20 personel dari Bid Dokkes Polda Metro Jaya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencananya bakal menyulap
Kampung Akuarium menjadi tanggul untuk menghalangi rob. Tanggul akan dibangun di kawasan Muara Baru, termasuk Pasar Ikan, setinggi 3,5 meter di atas permukaan laut. Proyek ini akan menggunakan lahan seluas 10 hingga 12 hektare
medcom.id, Jakarta: Aktivis hak asasi manusia Ratna Sarumpaet akan mendirikan tenda pleton di atas lahan gusuran di Kampung Pasar Ikan dan Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Tenda tersebut bakal dijadikan tempat berteduh warga yang masih bertahan di lokasi penggusuran.
Sambil menangis, Ratna meminta izin kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk mendirikan tenda. "Kita punya hak yang sama di negeri ini. Saya beberapa kali bertemu warga dan untuk itu biarkan warga tinggal di tenda sembari menunggu hak mereka dari Pemprov DKI. Warga juga digusur tanpa sosialisasi," kata Ratna saat mediasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
Ratna mengaku sudah bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo meminjam 25 tenda pleton untuk menampung ratusan warga. Dia bilang, tenda akan didirikan jika mendapat izin dari pimpinan DPRD DKI Jakarta.
"Saya ingin pinjam tenda dari TNI sebanyak 20 sampai 25 tenda, agar mereka mudah diajak berdialog di sana," kata Ratna.
Ratna mengaku miris melihat kondisi sejumlah warga Kampung Pasar Ikan yang tinggal di perahu untuk bertahan hidup. Ratna bilang, semua orang Indonesia memiliki hak hidup layak.
"Sedih saya melihat mereka, seperti tidak diizinkan menginjak tanah negara ini. Mereka bukan saudara saya, saya tidak kenal mereka, tapi mereka ada keluarga kita. Kita sebangsa, jangan diperlakukan seperti itu," ucap Ratna dengan mata berkaca-kaca.
Menurut Ratna, Pemprov DKI Jakarta bersalah terkait prosedur relokasi warga Kampung Pasar Ikan dan Akuarium. DPRD DKI, kata Ratna, harus mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menggunakan cara-cara humanis dalam merelokasi warga.
"Saya lihat penertiban Pasar Ikan pakai konsep revitalisasi. Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Ikan itu cagar budaya, itu tidak terlepas dari masyarakat di sekitarnya. Tidak ada artinya cagar budaya Pasar Ikan dan Sunda Kelapa kalau tidak ada nelayan di sekitarnya," kata Ratna.
Ratna mengungkapkan, sebanyak 500 lebih kepala keluarga (KK) di Pasar Ikan dan Akuarium sudah mendapatkan jatah unit rumah susun sewa. Namun, mereka warga pengontrak. Sementara sekitar 385 KK warga asli Pasar Ikan dan Akuarium belum mendapatkan kompensasi.
Senin 11 April, Kampung Akuarium dan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, digusur. Sebanyak 4.218 polisi dikerahkan menjaga penggusuran. Polisi juga menyiapkan empat unit ambulance dan 20 personel dari Bid Dokkes Polda Metro Jaya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencananya bakal menyulap
Kampung Akuarium menjadi tanggul untuk menghalangi rob. Tanggul akan dibangun di kawasan Muara Baru, termasuk Pasar Ikan, setinggi 3,5 meter di atas permukaan laut. Proyek ini akan menggunakan lahan seluas 10 hingga 12 hektare
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
