medcom.id, Jakarta: Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermain terkait jual beli lahan makam fiktif terancam dipecat. Dalam sehari, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta bisa menggali 80 makam fiktif.
"Kita akan teliti betul kalau itu benar ada pemainan, mereka yang pesan tempat di depan untuk dia jual," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (24/7/2016).
Mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan, Dinas Pemakaman akan menelusuri oknum PNS yang ikut menerima pesanan makam untuk mengambil keuntungan. Dia bilang, jika ada PNS DKI yang terbukti menjual makam, akan diproses hukum.
"Kita akan mengikuti siapa yang bermain, kalau ketahuan yang memesan baik dari oknum kita ya kita sanksi, kalau perlu kita proses hukum," kata Djarot.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menstafkan Ratna Diah Kurniati dari jabatan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dan menggantinya dengan Djafar Muchlisin. Pergantian dilakukan karena persoalan makam fiktif di Jakarta tak kunjung usai.
Ahok menjelaskan, oknum di pemakaman biasanya memberikan makam fiktif kepada warga yang berani membayar dengan nilai cukup tinggi. Modusnya dengan meletakkan nisan di lahan kosong pemakaman. “Makam yang di depan itu dikasih nisan, kalau ada yang mau bayar Rp10 juta digali. Kita yang enggak ngerti kan mikirnya penuh," ujar Ahok.
Ahok mengakui keberadaan makam fiktif sulit diawasi. Sebab, sudah banyak oknum PNS yang terlibat. Ia berharap kepala dinas yang baru dapat diandalkan mengatasi persoalan makam fiktif itu.
"Makanya saya cari orang (kepala dinas) enggak usah terlalu pinter deh yang penting rajin, berani, dan punya hati supaya bawahannya enggak berani main," kata Ahok.
medcom.id, Jakarta: Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermain terkait jual beli lahan makam fiktif terancam dipecat. Dalam sehari, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta bisa menggali 80 makam fiktif.
"Kita akan teliti betul kalau itu benar ada pemainan, mereka yang pesan tempat di depan untuk dia jual," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (24/7/2016).
Mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan, Dinas Pemakaman akan menelusuri oknum PNS yang ikut menerima pesanan makam untuk mengambil keuntungan. Dia bilang, jika ada PNS DKI yang terbukti menjual makam, akan diproses hukum.
"Kita akan mengikuti siapa yang bermain, kalau ketahuan yang memesan baik dari oknum kita ya kita sanksi, kalau perlu kita proses hukum," kata Djarot.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menstafkan Ratna Diah Kurniati dari jabatan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dan menggantinya dengan Djafar Muchlisin. Pergantian dilakukan karena persoalan makam fiktif di Jakarta tak kunjung usai.
Ahok menjelaskan, oknum di pemakaman biasanya memberikan makam fiktif kepada warga yang berani membayar dengan nilai cukup tinggi. Modusnya dengan meletakkan nisan di lahan kosong pemakaman. “Makam yang di depan itu dikasih nisan, kalau ada yang mau bayar Rp10 juta digali. Kita yang enggak ngerti kan mikirnya penuh," ujar Ahok.
Ahok mengakui keberadaan makam fiktif sulit diawasi. Sebab, sudah banyak oknum PNS yang terlibat. Ia berharap kepala dinas yang baru dapat diandalkan mengatasi persoalan makam fiktif itu.
"Makanya saya cari orang (kepala dinas) enggak usah terlalu pinter deh yang penting rajin, berani, dan punya hati supaya bawahannya enggak berani main," kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
