Jakarta: Upaya pelepasan saham bir PT Delta Djakarta Tbk jalan di tempat. Padahal, wacana pelepasan minuman beralkohol itu sudah ada sejak dua tahun lalu.
"Belum bergerak," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan singkat usai memusnahkan 18 ribu botol minuman keras di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.
Anies menganggap ini ironis. Di satu sisi dirinya memusnahkan minuman keras, di sisi lain Pemprov memiliki saham miras.
Mantan Mendikbud ini mengaku telah menjalin komunikasi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait pelepasan saham bir. Namun, dia enggan menjelaskan isi pembicaraan tersebut.
"Sudah dibicarakan. Sudah, nantilah enggak usah diceritain prosesnya," imbuh dia.
(Baca juga: Bestari: Kita Mengelola Negara, Bukan Warung)
Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati menyampaikan rencana pelepasan saham masih dibahas di internal Pemprov DKI. "Masih dibahas," kata Sri saat dihubungi beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan ada berbagai aspek yang perlu dibahas detail sebelum melepaskan saham. Seperti, teknis penjualan saham. Proses pelepasan saham juga harus disepakati lebih dulu di Pemprov DKI sebelum dilempar ke DPRD DKI.
Diketahui, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemprov DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai tersebut merupakan gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000 silam.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Jakarta: Upaya pelepasan saham bir PT Delta Djakarta Tbk jalan di tempat. Padahal, wacana pelepasan minuman beralkohol itu sudah ada sejak dua tahun lalu.
"Belum bergerak," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan singkat usai memusnahkan 18 ribu botol minuman keras di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.
Anies menganggap ini ironis. Di satu sisi dirinya memusnahkan minuman keras, di sisi lain Pemprov memiliki saham miras.
Mantan Mendikbud ini mengaku telah menjalin komunikasi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait pelepasan saham bir. Namun, dia enggan menjelaskan isi pembicaraan tersebut.
"Sudah dibicarakan. Sudah, nantilah enggak usah diceritain prosesnya," imbuh dia.
(Baca juga:
Bestari: Kita Mengelola Negara, Bukan Warung)
Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati menyampaikan rencana pelepasan saham masih dibahas di internal Pemprov DKI. "Masih dibahas," kata Sri saat dihubungi beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan ada berbagai aspek yang perlu dibahas detail sebelum melepaskan saham. Seperti, teknis penjualan saham. Proses pelepasan saham juga harus disepakati lebih dulu di Pemprov DKI sebelum dilempar ke DPRD DKI.
Diketahui, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemprov DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai tersebut merupakan gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000 silam.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
