Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Sinyal Positif Tarif Ojek Daring Diatur per Daerah

Nasional ojek online
Muhammad Syahrul Ramadhan • 17 Januari 2020 06:52
Jakarta: Pengemudi menuntut tarif ojek daring (ojol) yang kini diatur dalam tiga zonasi diubah menjadi per daerah. Biaya diperhitungkan dengan melihat kondisi di wilayah masing-masing.
 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sinyal positif terhadap aspirasi mitra ojek daring yang disampaikan dalam aksi Ojol Nusantara Bergerak. Tarif nantinya bisa diatur gubernur dan pemerintah kota/kabupaten.
 
"Saya bilang bagus juga tapi ada kurang lebihnya. Tapi tak (saya) tampung dulu," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdar) Kemenhub Budi Setiyadi seperti dikutip dari Antara, Kamis, 16 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, usulan pengaturan tarif berdasarkan kondisi geografis cukup masuk akal. Hal ini mengingat bahan bakar yang dihabiskan pengemudi juga berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan.
 
"Jadi misalnya daerahnya pegunungan, mungkin risiko dan power lebih besar. Tapi tidak semua daerah seperti itu," ujar dia.
 
Namun, dia berharap mitra ojek daring kompak menyampaikan aspirasi, terutama berkaitan dengan kebijakan besar seperti penetapan tarif. Pasalnya, banyak asosiasi ojek daring yang kini beredar.
 
Budi menyebut regulasi yang berlaku sekarang Peraturan Menteri (PM) Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor uang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Untuk KP 348 Tahun 2019 soal tarif, kata Budi, bisa dievaluasi. Namun, evaluasi bukan berarti tarif terus naik.
 
"Artinya bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Jangan persepsinya evaluasi itu tarifnya akan naik terus. Kita harus berpikir keberlangsungan ojolnya juga," tegas dia.
 
Pada Rabu, 15 Januari 2020, sejumlah pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Ojol Nusantara Bergerak mendatangi Kemenhub. Mereka menuntut dua hal.
 
Pertama, pengaturan tarif yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 248 Tahun 2019 soal biaya jasa atau tarif bagi ojek daring yang terbagi dalam tiga zona diubah menjadi per provinsi. Mereka juga menuntut ojek daring memiliki payung hukum.
 
Undang-undang khusus ojek daring dianggap dibutuhkan sehingga setiap orang yang menjadi pengemudi memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Dengan begitu, mereka tidak hanya tergantung kepada kebijakan perusahaan penyedia aplikasi semacam Grab dan Gojek.
 
"Jadi teman-teman ojek daring ingin meminta kepada pemerintah tentang program yang sempat tertunda 2018 yaitu payung hukum legalitas ojek online," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif