medcom.id, Jakarta: Mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota ramah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah persoalan mudah. Hal tersebut karena, seringkali tata ruang kota kerap kali berganti.
"Menjadi kota ramah HAM, harusnya perencanaan tata ruang dilakukan dengan matang. Sayangnya, pemprov DKI itu konsisten dengan inkonsistensi tata ruangnya. Setiap ganti pemerintahan, tata ruang berubah sesuai kepentingan," kata pengamat tata kota, Nirwono Yoga Sangsi, dalam diskusi terbatas Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Mungkin (21/12/2014).
Salah satu cara untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota ramah HAM, adalah dengan sosialisasi secara menyeluruh hingga lapisan kelurahan. Selama ini, menurut Yoga, lurah-lurah di DKI Jakarta tidak dibekali informasi mengenai tata ruang. "Dalam catatan saya, lurah tidak dibekali informasi dari rencana pengembangannya. Bahkan para lurah itu tidak tahu wilayahnya merupakan satu dari 131 titik penertiban," terangnya.
Ironisnya, lanjut Nirwoto, dinas terkait tidak koordinasi dengan baik, hanya mementingkan ego sektoral dan yang dikorbankan lurah, sementara dia tidak dibekali informasi. Tidak semua lurah mengerti tata ruang. "Bekal info tadi bisa dilakukan sosialisasi dan negoisasi, tanpa itu pasti ada tindakan anarkis dalam penggusuran, karena mereka dibekali rencaba penataan," tutupnya.
medcom.id, Jakarta: Mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota ramah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah persoalan mudah. Hal tersebut karena, seringkali tata ruang kota kerap kali berganti.
"Menjadi kota ramah HAM, harusnya perencanaan tata ruang dilakukan dengan matang. Sayangnya, pemprov DKI itu konsisten dengan inkonsistensi tata ruangnya. Setiap ganti pemerintahan, tata ruang berubah sesuai kepentingan," kata pengamat tata kota, Nirwono Yoga Sangsi, dalam diskusi terbatas Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Mungkin (21/12/2014).
Salah satu cara untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota ramah HAM, adalah dengan sosialisasi secara menyeluruh hingga lapisan kelurahan. Selama ini, menurut Yoga, lurah-lurah di DKI Jakarta tidak dibekali informasi mengenai tata ruang. "Dalam catatan saya, lurah tidak dibekali informasi dari rencana pengembangannya. Bahkan para lurah itu tidak tahu wilayahnya merupakan satu dari 131 titik penertiban," terangnya.
Ironisnya, lanjut Nirwoto, dinas terkait tidak koordinasi dengan baik, hanya mementingkan ego sektoral dan yang dikorbankan lurah, sementara dia tidak dibekali informasi. Tidak semua lurah mengerti tata ruang. "Bekal info tadi bisa dilakukan sosialisasi dan negoisasi, tanpa itu pasti ada tindakan anarkis dalam penggusuran, karena mereka dibekali rencaba penataan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
