medcom.id, Jakarta: 14 Pekerja Harian Lepas (PHL) Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mendatangi Rumah Lembang siang ini. Mereka ingin mengadukan nasibnya lantaran kontrak kerja mereka disetop per 3 Januari.
"Nilai kami dibilang tidak cukup untuk memenuhi persyaratan. Padahal kami sudah lengkapi semua berkas dan ikut tes urine dan lainnya," kata salah satu PHL, Suadji, di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).
Suadji menceritakan, pada saat perpanjangan kontrak 27 Desember silam dirinya telah melengkapi berkas seperti KTP, NPWP dan uang sebesar Rp300 ribu untuk tes urine. Usai melengkapi berkas dan menjalani tes, namanya dan 13 PHL lainnya pun lulus.
"Nama sudah terpampang di papan kalau kami lulus. Bahkan sudah ada undangan untuk nego gaji juga," ujar Suadji yang bekerja sebagai PHL sejak 2013 ini.
Suadji, di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).--Foto:MTVN
Senang kontrak diperpanjang, Suadji dan teman-temannya diminta untuk piket pada malam tahun baru. Namun betapa kagetnya selesai dinas, pada 3 Januari, Suadji mendapatkan informasi namanya tak lolos sebagai PHL tahun ini.
"Sepulang kerja hari Selasa, 3 Januari dikasih tulisan tidak boleh dilanjutkan karena tak lolos," ujar Suadji.
Suadji tak terima. Sebab ada puluhan pekerja lain yang juga tak lolos. Padahal mereka adalah PHL lama yang sudah bekerja sejak dulu. Sementara PHL yang baru diterima merupakan PHL yang baru bekerja.
Suadji mengaku sudah bertemu dengan Kasudin Kebersihan Jakarta Timur. Mereka dijanjikan bekerja Maret. Namun Suadji dan kawan-kawannya khawatir akan ada perubahan.
"Kami enggak puas. Nanti kalau Pergub ganti gimana. Kami mau makan apa," ujar dia.
"Tadi kami ketemu Plt Gubernur DKI Sumarsono, tapi disuruh datang besok. Makanya kami inisiatif ketemu pak Ahok," tambahnya.
Hari ini Suadji dan kawan-kawan ingin meminta bantuan Ahok. Namun sayangnya Suadji tak bisa menemui Ahok lantaran seragam yang ia pakai merupakan seragam dari Pemprov DKI.
medcom.id, Jakarta: 14 Pekerja Harian Lepas (PHL) Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mendatangi Rumah Lembang siang ini. Mereka ingin mengadukan nasibnya lantaran kontrak kerja mereka disetop per 3 Januari.
"Nilai kami dibilang tidak cukup untuk memenuhi persyaratan. Padahal kami sudah lengkapi semua berkas dan ikut tes urine dan lainnya," kata salah satu PHL, Suadji, di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).
Suadji menceritakan, pada saat perpanjangan kontrak 27 Desember silam dirinya telah melengkapi berkas seperti KTP, NPWP dan uang sebesar Rp300 ribu untuk tes urine. Usai melengkapi berkas dan menjalani tes, namanya dan 13 PHL lainnya pun lulus.
"Nama sudah terpampang di papan kalau kami lulus. Bahkan sudah ada undangan untuk nego gaji juga," ujar Suadji yang bekerja sebagai PHL sejak 2013 ini.
(7).jpg)
Suadji, di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).--Foto:MTVN
Senang kontrak diperpanjang, Suadji dan teman-temannya diminta untuk piket pada malam tahun baru. Namun betapa kagetnya selesai dinas, pada 3 Januari, Suadji mendapatkan informasi namanya tak lolos sebagai PHL tahun ini.
"Sepulang kerja hari Selasa, 3 Januari dikasih tulisan tidak boleh dilanjutkan karena tak lolos," ujar Suadji.
Suadji tak terima. Sebab ada puluhan pekerja lain yang juga tak lolos. Padahal mereka adalah PHL lama yang sudah bekerja sejak dulu. Sementara PHL yang baru diterima merupakan PHL yang baru bekerja.
Suadji mengaku sudah bertemu dengan Kasudin Kebersihan Jakarta Timur. Mereka dijanjikan bekerja Maret. Namun Suadji dan kawan-kawannya khawatir akan ada perubahan.
"Kami enggak puas. Nanti kalau Pergub ganti gimana. Kami mau makan apa," ujar dia.
"Tadi kami ketemu Plt Gubernur DKI Sumarsono, tapi disuruh datang besok. Makanya kami inisiatif ketemu pak Ahok," tambahnya.
Hari ini Suadji dan kawan-kawan ingin meminta bantuan Ahok. Namun sayangnya Suadji tak bisa menemui Ahok lantaran seragam yang ia pakai merupakan seragam dari Pemprov DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
